BKS: Jika Tak Dilarang, 81 Juta Orang Bakal Pulang Kampung

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, alasan pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut dia, jika tidak dilarang ada 81 juta orang yang akan mudik.

"Hasil survei Kemenhub, bila tidak ada larangan mudik maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik," kata BKS-sapaan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/4).

Dari survei tersebut juga diketahui, jika ada larangan mudik, 11 persen orang masih ingin mudik dengan angka 27 juta. Tujuan mudik yang paling banyak ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Baca juga : KPK Pastikan Tak Hentikan Pengusutan Kasus Century

Untuk mencegah masyarakat mudik terkait adanya pelarangan mudik menyiapkan beberapa cara. Misalnya untuk darat, kata dia, Kemenhub berkoordinasi dengan polisi dan Korlantas melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi.

“Sehingga kami menyarankan agar bapak dan ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah," ujar BKS.

Di kereta api, kata dia, Kemenhub akan melakukan pengurangan suplai. Untuk yang melalui laut, dia juga menghimbau tidak melakukan mudik.

Baca juga : Indonesia Terima 10 Juta Dosis Vaksin Bulan Ini

Meski ada larangan mudik bagi siapapun, namun ada kebijakan bagi orang tertentu yang diperkenankan untuk tetap melakukan perjalanan. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Yaitu ASN atau BUMN yang sedang melakukan perjalanan dinas, dengan syarat surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2,” bebernya.

Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat harus disertai keterangan dari kepala desa bahwa mereka ada keperluan mendesak.

Baca juga : Belanda Vs Gibraltar, De Oranje Bakal Pesta Gol

Untuk diketahui, pemerintah melarangan masyarakat mudik Lebaran 2021. Larangan berlangsung selama 12 hari, mulai  6-17 Mei 2021 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.