Dark/Light Mode

BKS: Jika Tak Dilarang, 81 Juta Orang Bakal Pulang Kampung

Rabu, 7 April 2021 21:43 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: ist)
Menhub Budi Karya Sumadi. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, alasan pemerintah melarang mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut dia, jika tidak dilarang ada 81 juta orang yang akan mudik.

"Hasil survei Kemenhub, bila tidak ada larangan mudik maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik," kata BKS-sapaan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/4).

Dari survei tersebut juga diketahui, jika ada larangan mudik, 11 persen orang masih ingin mudik dengan angka 27 juta. Tujuan mudik yang paling banyak ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Berita Terkait : Kemenhub Garap Program Padat Karya Di Tarakan

Untuk mencegah masyarakat mudik terkait adanya pelarangan mudik menyiapkan beberapa cara. Misalnya untuk darat, kata dia, Kemenhub berkoordinasi dengan polisi dan Korlantas melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi.

“Sehingga kami menyarankan agar bapak dan ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah," ujar BKS.

Di kereta api, kata dia, Kemenhub akan melakukan pengurangan suplai. Untuk yang melalui laut, dia juga menghimbau tidak melakukan mudik.

Berita Terkait : Resmikan Terminal Bandara Kuabang, Ini Pesan Jokowi

Meski ada larangan mudik bagi siapapun, namun ada kebijakan bagi orang tertentu yang diperkenankan untuk tetap melakukan perjalanan. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Yaitu ASN atau BUMN yang sedang melakukan perjalanan dinas, dengan syarat surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2,” bebernya.

Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat harus disertai keterangan dari kepala desa bahwa mereka ada keperluan mendesak.

Baca Juga : Risma Khawatir Masih Banyak Korban Bencana NTT Belum Dapat Bantuan Makanan

Untuk diketahui, pemerintah melarangan masyarakat mudik Lebaran 2021. Larangan berlangsung selama 12 hari, mulai  6-17 Mei 2021 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMN, TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. [DIT]