Menko Polhukam Ingatkan Pentingnya Moderasi Beragama

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri acara khatmil Qur'an di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (2/5) malam.

Acara khataman Al-Quran di ponpes ini rutin diadakan setahun sekali saat malam ke-21 Ramadan. Kebetulan, Mahfud tentah kunjungan kerja (Kunker) ke Jawa Timur.

Acara berlangsung dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Masing-masing jamaah berjarak satu meter lebih dan semuanya memakai masker. Padahal biasanya, sebelum pandemi, acara tumpah ruah dihadiri santri dan masyarakat umum.

"Biasanya yang hadir ribuan orang. Tetapi karena sedang pandemi jamaah yang hadir dibatasi jumlahnya. Acara tersebut tetap mengenakan masker dan menjaga jarak. Acaranya syahdu yang menambah kekhusyuan dan kenikmatan sepuluh malam terakhir Ramadan," tulis Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Senin (3/5).

Baca juga : DPR Ingatkan Pentingnya Partisipasi Perempuan di Era Digital

Dalam sambutan acara khataman Al Qur'an ini, Mahfud menjelaskan konsep moderasi beragama. "Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu beragama secara sungguh-sungguh, tapi toleran terhadap perbedaan. Dan itu di dalam negara kita, negara Pancasila, dibenarkan," kata Mahfud MD dalam sambutannya di depan santri, tokoh masyarakat, dan ulama Pasuruan.

Menko Mahfud menyebut, pertemuan kali ini sebagai contoh. Dalam forum ini, semua kalangan berkumpul untuk rangka silaturahmi, yang identik dengan kegiatan agama Islam. Namun pertemuan juga dihadiri oleh orang dari berbagai latar belakang agama.

"Itulah sebenarnya yang diidamkan oleh para pendiri bangsa kita. Bahwa kita itu punya negara yang inklusif. Inklusif itu berbaur dalam kebersatuan, dalam kebersamaan; kebersatuan dalam perbedaan, kebersamaan dalam perbedaan," tuturnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas menyinggung perjalanan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal dasar negara. Menurutnya, ketika Indonesia mau didirikan, ada orang yang ingin mendirikan Indonesia sebagai negara sekuler. Ada pula yang ingin mendirikan negara Islam.

Baca juga : Ketum Kartini Perindo: Perempuan Berperan Penting Mendidik Penerus Bangsa

"Siapa yang ingin mendirikan negara sekuler kebangsaan? Bung karno, Bung Hatta, Yamin, dan lain-lain. Yang ingin mendirikan negara Islam itu Wahid Hasyim, Agus Salim, Kahar Moezakir, Bagoes Hadikoesoemo. Masing-masing punya alasan," kata dia.

Mahfud melanjutkan, kelompok pejuang negara Islam berpendapat, bentuk negara Islam harus terlaksana karena landasan demokrasi. Demokrasi itu yang terbanyak dia yang menentukan, sehingga Indonesia harus jadi negara Islam.

Namun, kata Menko Polhukam, kalangan negara sekuler kebangsaan seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Yamin juga orang Islam. Namun mereka tidak mau negara Islam. Mereka ingin negara di mana nilai-nilai Islam itu bisa dilaksanakan dengan baik tapi tidak menjadi dasar negara. Lantas terjadi perdebatan, dan diambil jalan tengah yakni konsep NKRI berdasarkan Pancasila.

Negara Pancasila, adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya umat beragama itu dilindungi sepenuhnya untuk melaksanakan ajaran beragama tapi tidak boleh konflik karena perbedaan agama.

Baca juga : Resmikan Bangunan Baru Ponpes Salafiyah Tajul Falah, Kapolri Kantongi Doa Ulama Banten

"Kalau anda terlalu ke kanan itu radikal, kalau terlalu ke kiri itu liberal. Islam moderat, moderasi Islam, itu adalah Islam yang ada di tengah. Kita yang beragama apa saja, Islam seperti saya, Kristen seperti Pak Reynhard Direktur Jenderal Pemasyarakatan, laksanakan ajaran Kristen dengan baik, saya laksanakan ajaran Islam saya dengan baik. Lalu dalam hal yang diperlukan bersama, itu kita bersatu," lanjut Mahfud.

Hal yang diperlukan bersama, tutur Menko Polhukam, adalah urusan yang tidak terbatas pada latar agama manapun. Misalkan dalam urusan membangun keadilan sosial, menegakkan hukum, dan melawan korupsi.

"Membangun keadilan sosial, kan tidak perlu agama apapun. Hindu, Islam, Kristen, Budha, itu bisa bersatu. Menegakkan hukum, itu bersatu, meski agamanya beda. Melawan kedzaliman, menghantam korupsi, agama apa saja, juga harus bersatu. Itulah sebenarnya inti dalam kehidupan kita, berpancasila itu," imbau Menhan era Presiden KH Abdurrahman Wahid ini.

Tuan rumah KH Idris Hamid menuturkan, khatmil qur'an rutin diadakan bulan Ramadan dan sudah berlangsung puluhan tahun. Sejak ponpes ini diasuh oleh ayahnya, almarhum KH Abdul Hamid atau Kiai Hamid Pasuruan. Sebelum ke Ponpes Salafiyah, Mahfud menyambangi Lapas II B Pasuruan jelang berbuka puasa. Setelahnya, ditemani Gus Ipul, Wali Kota Pasuruan, Mahfud sowan ke makam almaghfurlah Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Umar. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.