Dark/Light Mode

Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Selama Masa Larangan Mudik Tak Perlu SIKM

Senin, 10 Mei 2021 20:14 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, mobilitas masyarakat di wilayah aglomerasi tidak perlu syarat dokumen perjalan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), selama pelarangan mudik dilakukan.

Meskipun demikian, pemerintah tetap melarang mudik di wilayah aglomerasi. Pemerintah hanya mengizinkan mobilitas masyarakat untuk aktivitas non mudik dan pekerjaan sektor esensial.

"Kembali ditegaskan bahwa untuk antar wilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan," tegas Airlangga dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (10/5).

Berita Terkait : Ini Kesiapan Pemerintah Dalam Penanganan Covid Jelang, Selama, Dan Setelah Idul Fitri 2021

Wilayah aglomerasi sendiri merupakan lingkup wilayah kabupaten/kota yang berdekatan atau saling menyangga yang mendapat izin melakukan pergerakan.

Setidaknya, ada delapan wilayah yang masuk dalam kategori aglomerasi. Pertama, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Sulawesi Selatan). Kedua, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Sumateta Selatan).

Ketiga, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Keempat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat).

Berita Terkait : Biarpun Nggak Mudik, Lebaran Tetap Asyik

Kelima, Semarang, Kendal, Demak Ungaran, dan Purwodadi (Jawa Tengah). Keenam, Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul (D.I Yogyakarta).

Ketujuh, Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Terakhir, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Jawa Timur).

Dengan tidak adanya SIKM di wilayah aglomerasi, maka petugas hanya bisa membedakan mobilitas masyarakat yang mudik dengan non mudik berdasarkan ciri fisik saja.

Berita Terkait : Citilink Meraup Berkah Gegara Mudik Dilarang

Penyekatan untuk pengetatan mobilitas dilakukan di 381 lokasi oleh Korlantas Polri, ditambah pengetatan wilayah oleh beberapa provinsi untuk mobilitas antar kabupaten/kota. "Terpantau efektif menekan jumlah masyarakat yang akan mudik," ucap Ketua Umum Partai Golkar ini. 

Melalui Operasi Ketupat 2021, pada tanggal 6-8 Mei lalu, pemeriksaan kendaraan yang dilakukan yakni jumlah yang diperiksa 113.694 kendaraan; jumlah yang diputar balik 41.097 kendaraan; pelanggaran travel gelap 346 kendaraan. [JAR]