RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku optimis, Indonesia bisa terhindar dari apa yang disebut sebagai jebakan utang Belt and Road Initiative (Inisiatif Jalur Sutra).

"Ada yang mengingatkan soal debt trap.  Itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antarpemerintah). Kita gunakan skema B to B (antarbadan usaha). Itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/4).

Hal itu disampaikan Luhut, di tengah rangkaian Belt and Road Forum di Beijing, China, Jumat (26/4).

Berita Terkait : Ismed Sofyan Optimis Menang Lawan Bali United

Dijelaskan, dengan skema B to B, tidak ada uang pemerintah yang disertakan dalam proyek-proyek tersebut. Pemerintah hanya terlibat dalam studi kelayakan yang menyangkut lingkungan hidup, nilai tambah, transfer teknologi, skema bisnis, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.

"Seperti yang kami lakukan di Morowali. Sekarang, kami sudah punya politeknik yang mendidik calon-calon tenaga kerja dalam bidang teknik. Setelah 3-4 tahun nanti, mereka akan menggantikan tenaga-tenaga kerja asing yang ada di sana. Sehingga, anak-anak Indonesia, pekerja-pekerja Indonesia, akan ikut menikmati juga. Inilah yang disebut sama-sama untung," terang Luhut.

Dalam pidatonya, Presiden China Xi Jinping menegaskan, tidak berusaha menjebak siapa pun dengan utang dan hanya memiliki niat baik. Menurutnya, Inisiatif Jalan Sutra akan fokus pada transparansi dan pemerintahan yang bersih. Proyek besar infrastruktur dan perdagangan, harus menghasilkan pertumbuhan "berkualitas tinggi" bagi semua orang.

Berita Terkait : Dubes Jepang: Indonesia Makin Matang Dalam Berdemokrasi

Menanggapi hal ini, Luhut melihat Inisiatif Jalur Sutra bukanlah ancaman bagi perekonomian global, tetapi justru meningkatkan daya saing di kawasan. "Kita melihat Uni Eropa memperluas rencana konektivitas blok Eropa-Asia, Rusia membangun Uni Ekonomi Eurasia, dan Amerika Serikat menciptakan kemitraan investasi infrastruktur Indo-Pasifik," tuturnya.

Terkait hal ini, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde meminta negara-negara berhati-hati menanggapi isu jebakan utang itu. "Jika tidak dikelola dengan hati-hati, investasi infrastruktur memang dapat menyebabkan utang yang bermasalah. Sebaiknya, utang ini digunakan untuk pemakaian yang tepat, dan berkelanjutan di semua aspek," pesannya.

Dalam kegiatan 2nd Belt & Road Forum for International Cooperation (BRFIC) diselenggarakan 25-27 April 2019 di Beijing, China, delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden M Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Kepala BKPM Thomas Lembong. [HES]