Supaya Naik Kelas, Kemenkop UKM Dorong Koperasi Bikin Holding

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembentukan holding company koperasi simpan pinjam (KSP) dengan cara melakukan spin off atau pemekaran usaha, diharapkan mampu koperasi naik kelas.

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM meminta, agar holding company membangun satu koperasi sektor riil oleh KSP sebagai jangkar. Tujuannya, agar anggota koperasi yang sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dapat menerima layanan dan manfaat optimal dari koperasi.

“Koperasi atau KSP membentuk holding company dengan model close loop economy. Kebutuhan modal disediakan oleh KSP sedangkan kapasitas produksi ditangani oleh koperasi produsen dan pemasarannya oleh koperasi pemasaran,” jelas Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi, Senin (28/6). 

Baca juga : Varian Baru Covid Gampang Nular, Demokrat Dorong Pemerintah Lockdown

Untuk mewujudkan  holding company koperasi di Indonesia, KemenkopUKM telah membuat beberapa proyek pelopor. Seperti Koperasi CU Keling Kumang di Kalimantan Barat, Koperasi Kopkun di Banyumas, Benteng Mikro Indonesia di Tangerang dan lainnya. 

"Dengan pendekatan ini Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan usaha dan produk rakyat bisa tumbuh dan naik kelas," ujarnya.

Tak hanya itu, KemenkopUKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM), juga menyiapkan akses modal murah bagi koperasi khususnya kepada koperasi sektor riil. Kementerian Koperasi dan UKM sedang mengupayakan dana kelolaan LPDB-KUMKM naik 5 kali lipat, dari Rp 2 triliun agar naik menjadi Rp 10 triliun. 

Baca juga : Salurkan Bankeu Parpol Ke Demokrat, Kemendagri Dorong Sistem Kepartaian Yang Sehat

Kapasitas pembiayaan LPDB-KUMKM ke suatu koperasi bisa sampai Rp100 miliar. Seperti yang sudah disalurkan ke Koperasi CU Obor Mas Maumere, Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi Makmur Mandiri, Bekasi, Koperasi Balota di Toraja dan lainnya.

"Anggota-anggota mereka sebagian pedagang dan petani membutuhkan dukungan modal kontinyu dan cepat," kata Zabadi.

Dengan cara ini, Kementerian Koperasi dan UKM menjamin negara hadir melalui pendekatan dan instrumen yang tepat. Meski begitu, karena keterbatasan sumber daya, belum semua koperasi serta UMKM bisa menikmati fasilitas pembiayaan murah tersebut. 

Baca juga : Erick Didorong Nyapres

"Sehingga butuh gotong royong lembaga lain seperti BPR, LKM, BRI, Pegadaian, PNM, yang selama ini concern di UMKM,” imbuhnya.

Terlebih dalam situasi pandemi membutuhkan pemulihan ekonomi yang cepat. Data per 2020 memperlihatkan karakteristik koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi konsumen 57 persen koperasi produsen 20 persen, simpan pinjam 14 persen, jasa 6 persen dan pemasaran 3 persen. 

Dengan pendekatan holding company, KemenkopUKM menargetkan koperasi sektor produksi dan pemasaran tumbuh signifikan. "Sebab dua sektor itu yang hari ini sangat dibutuhkan UMKM," pungkas Zabadi. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.