Varian Baru Covid Gampang Nular, Demokrat Dorong Pemerintah Lockdown

RM.id  Rakyat Merdeka - Semakin beratnya beban keuangan negara akibat pandemi Covid-19, harus disertai dengan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran. Tetapi juga memenuhi harapan.

Apalagi, serangan gelombang kedua varian baru Covid-19 saat ini, sangat mudah menular.

“Kami melihat tim ekonomi pemerintah telah kehilangan inovasi. Semua langkah yang disampaikan dalam rangka pemulihan ekonomi dampak Covid-19, hanya bagus di atas kertas. Implementasinya, tidak sesuai harapan,” kata anggota Komisi XI DPR Vera Febhyanty, saat menjadi pembicara Proklamasi Demokrasi Forum (PDF) Minggu (27/6) malam.

Baca juga : Waspada, Varian Baru Gampang Nular Lewat Hembusan Napas

Dalam diskusi daring yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat tersebut, Profesor Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University, Singapura, juga menegaskan perlunya keputusan politik yang tegas, dalam menghadapi persoalan Covid-19.

“Herd immunity itu hanya mitos. Jika saya punya kuasa, saya akan perintahkan untuk lockdown. Public health first, economy follow (keselamatan masyarakat diutamakan, perbaikan ekonomi mengikuti, Red). Tidak bisa dilakukan beriringan,” tegasnya.

Diskusi bertema “Kasus Covid-19 Melonjak, Perekonomian Rem Mendadak: Mencari Keseimbangan Baru?” yang dipandu Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, juga dihadiri Ekonom Universitas Indonesia Dr. Fitra Faisal dan Deputi Balitbang M. Jibriel Avessina.

Baca juga : Salurkan Bankeu Parpol Ke Demokrat, Kemendagri Dorong Sistem Kepartaian Yang Sehat

Vera menjelaskan, sejak Perppu No.1/2020 disepakati pemerintah dan DPR, keleluasaan pengelolaan anggaran negara ada pada pemerintah. Ibarat baju besi yang dipakaikan untuk melindungi, sampai kepada tidak bisa dituntut secara pidana apa pun kebijakan yang akan diambil.

Hingga lahirlah, kebijakan anggaran Penyelamatan Ekonomi Negara (PEN).

“Kita di Komisi XI DPR selalu mengingatkan kepada Menteri Keuangan dan anggota KSSK, agar fokus kepada (penyelamatan) manusia. Realokasi anggaran untuk kesehatan lebih utama, ketimbang pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda. Anggaran yang ada, mampu untuk menyelesaikan problem kesehatan akibat Covid-19 ini,” kata Vera.

Baca juga : Gandeng Kedubes UEA, UAI Dorong Peran Perempuan di Kancah Lokal dan Global

Sulfikar Amir menyoroti 3 hal terkait dampak sosial dan ekonomi, yang harus diawasi ketat terkait pandemi Covid-19 yang kembali melonjak. Yaitu vaksinasi, pembatasan sosial dan bio survailans.

“Ketiga hal tersebut menjadi beban negara yang membutuhkan kompetensi, komitmen, empati dan leadership untuk menuntaskannya. Jangan selalu melihat statistik naik turunnya angka kematian. Jika sudah menyangkut nyawa, tidak ada bandingannya,” ujar sosiolog tersebut. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.