Darurat Belum Merata

 Sebelumnya 
Luhut mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tetap ngotot memaksa karyawannya tidak kerja di rumah. Dia meminta kepada Satgas Covid-19 untuk sering-sering melakukan sidak ke kantor-kantor.

“Dibuat saja patroli bersama, liat kantor-kantor perusahaan agar patuh, jika hari kedua masih, itu kita kasih tindakan, pemilik perusahaannya saja langsung diteter, Pak Kajati (Kejaksaan Tinggi) bisa dilihat,” ancamnya.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Pemda maupun pihak terkait agar bisa menerbitkan surat izin yang jelas mengenai klasifikasi sektor esensial maupun bukan. Jika tidak, maka kemacetan dan penumpukan masa di hari pertama seperti tadi bakal tetap masif.

Baca juga : Pandemi, PUPR Integrasikan Sistem Perumahan Melalui Sibaru

“Perlu terbitkan semacam izin kerja mereka masuk kritikal atau esensial, selama nggak ada itu, akan ada perbedaan di lapangan dan terjadi kerumunan panjang karena ada perdebatan-perdebatan seperti itu,” kata Sigit.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, pelaksanaan PPKM di hari ke-3 berjalan lancar. Meskipun masih ada pelanggaran, dia optimis, lambat laun, warga akan terbiasa mengikuti PPKM darurat yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang.

“Sudah ada pengurangan mobilitas secara signifikan itu. Pelan-pelan sudah berjalan. Bahwa ada penyimpangan, tinggal ditangkap-tangkap saja orang-perorang atau lembaga yang masih belum menjalankan aturan,” kata Melki, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : PPKM Mikro Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini 43 Daerah Yang Diperketat

Selain itu, politisi Golkar itu juga meyakinkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dijanjikan pemerintah akan disalurkan selama PPKM Darurat akan lebih baik dari sebelumnya. “Dibanding periode lalu, ini akan lebih baik,” tambahnya.

Ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai, dampak PPKM Darurat akan bisa langsung diukur dalam seminggu ini. “Bahwa 2 hari kemarin bagus sekali. Di hari libur kemarin, beberapa kota lengang, tidak ada aktivitas yang berarti ya,” puji Dicky, tadi malam.

Namun, ia menyayangkan pemandangan di hari Senin, kemarin. Di hari kerja itu lah, efektivitas penerapan Work From Home (WFH), salah satu kebijakan PPKM Darurat diuji. “Ternyata belum seperti yang kita harapkan,” sambungnya, kecewa.

Baca juga : Kemenhub: TKA China Masuk Sebelum Masa PPKM Darurat Jawa Bali

Salah satu penyebabnya, WFH 100 persen di PPKM Darurat masih banyak pengecualiannya. Seperti untuk sektor esensial maupun kritikal. “Belum nendang jadinya,” kritik Dicky. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.