Risma Bakal Sikat Petugas Yang Selewengkan Bantuan Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui ada potensi penyimpangan penyaluran bantuan Covid-19 di lapangan. Petugas kurang mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mereka yang ketahuan memakan jatah masyarakat bakal ditindak tegas.

Risma pun intensif mengecek penyaluran bantuan di beberapa daerah. Hal itu untuk memastikan hak-hak penerima bantuan terpenuhi terlebih di masa pandemi Covid-19. Dalam sekali perjalanan, ia bisa mengunjungi dua atau tiga kota, untuk menyerap informasi dari penerima bantuan di kota terkait.

Dalam kunjungan tersebut, politisi PDIP itu menemukan beberapa kasus. Di antaranya, harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan sebagainya. “Pelakunya sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani,” teganya, kemarin.

Baca juga : Beneran Nih, Nggak Di-PHP?

Hal tersebut dilakukan Risma untuk memastikan masyarakat miskin penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya. Dia ingin memastikan, tidak ada satu pihak pun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan di luar kepentingan penerima manfaat.

“Kan kasihan mereka lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan,” jelas eks Wali Kota Surabaya ini.

Dalam beberapa kunjungan lapangan Risma menunjukkan sikap tegas. Ia tidak segan bertanya dengan rinci semua hal terkait penyediaan komoditas untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Dalam kesempatan seperti itu, Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pemasok, dan pihak terkait.

Baca juga : Anies Apresiasi Peran Bank DKI Dalam Tangani Covid-19

Mensos melakukan kroscek bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Hal ini dilakukannya misalnya, saat berkunjung ke Kota Pekalongan. Dalam kesempatan itu, Mensos berdialog cukup panjang dengan Rudiyanto (48) untuk memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.

“KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Risma tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya karena mendapati harga barang yang mahal dan barang diberikan secara paket kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Baca juga : Bio Farma Distribusikan 85 Juta Dosis Vaksin Covid-19

“Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal,” jelasnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.