KKP Berkomitmen Wujudkan Pengelolaan Perikanan Di Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mewujudkan pengelolaan perikanan di Indonesia demi tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ekologi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional, termasuk pengelolaan perikanan demersal, yang berfokus ke Kakap dan Kerapu.

Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam webinar ‘Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan yang Merujuk pada Sistem Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif  pada, Jumat (27/8).

Dalam paparannya, Sakti menegaskan, bahwa perikanan yang terukur harus mampu mencerminkan tiga faktor.

Baca juga : Telkomsel Salurkan Bantuan Paket Internet Tahap 3

"Ketiganya adalah angka produksi dan batasan penangkapan ikan yang menunjukan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan, nilai produksi dan proyeksi yang menunjukan ketahanan ekonomi, serta nilai pendapatan dan kesejehteraan yang menunjukan ketahanan sosial masyarakat," ujarnya.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan pemanfaatan sumber daya ikan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

"Selain itu, ketersediaan data dan sumberdaya merupakan hal yang penting dalam mendukung pelaksanaan WPPNRI. Untuk itu, data perlu diperbaiki untuk menentukan effort sesuai dengan prinsip keberlanjutan," katanya.

Baca juga : KPK: Konsistensi Adalah Kunci Penanganan Aset Bermasalah

Senada dengan Sri Yanti, Direktur Eksekutif ADI, M Mukhlis Kamal mengungkapkan, bahwa perikanan kakap-kerapui dihadapkan pada implementasi dari pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI dan menuju perikanan presisi yang ditentukan oleh keakuratan data yang berguna bagi pengelolaan. 

Selain itu, tantangan alamiah kakap-kerapu antara lain pertumbuhan yang lambat, pembalikan perkembangan kelamin ikan, ketergantungan kepada habitat karang yang ancamannya tinggi, dan budaya konsumen.

Sementara Dirjen Perikanan Tangkap, M  Zaini menyampaikan, bahwa KKP berkonsentrasi mendorong model pengelolaan terukur mulai hulu hingga hilir. 

Baca juga : PGRI: Sekolah Tatap Muka Hanya Digelar Di Zona Hijau

Saat ini, pendataan masih belum rapi sehingga mempengaruhi efektifitas pengelolaan. Prinsip perikanan berkelanjutan, di mana ekologi, ekonomi dan sosial menjadi komitmen dan fokus.

"Penangkapan yang terukur diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi ekonomi maupun pengendalian ekologi lingkungan laut. Dan akan dilakukan juga semua tata kelola perikanan di KKP," ujar Zaini. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.