Dewan Pers

Dark/Light Mode

Moeldoko : Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan Dan Partisipatif

Kamis, 9 September 2021 13:55 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi narasumber webinar bertema Peran IKA UT Membangun Bangsa, Mengawal Pilkades Bersih, dan Bermartabat, Kamis (9/9). (Foto: Istimewa)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjadi narasumber webinar bertema Peran IKA UT Membangun Bangsa, Mengawal Pilkades Bersih, dan Bermartabat, Kamis (9/9). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber webinar bersama Universitas Terbuka (UT) Serang dan Ikatan Alumni (IKA) UT, Kamis (9/9).

Berita Terkait : Mendes Ngarep Anggaran Dana Desa Tahun Depan Nggak Disunat

“Dana desa yang merupakan APBN harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Penggunaannya harus terbuka dan mengakomodir kebutuhan warga, bukan keinginan kepala desanya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko mengakui, pengelolaan Dana Desa sering terkendala Sumber Daya Manusia (SDM). Maka dari itu, seorang Kepala Desa harus mampu menjadi motivator, fasilitator, dan mobilisator, agar penggunaan dana desa bisa tepat sasaran dan tepat guna, terutama di saat menghadapi dampak-dampak pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Berita Terkait : Moeldoko Minta Penyelesaian Konflik Agraria Tanah PTPN Dikebut

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, desa merupakan entitas terdepan dalam konteks pembangunan dan ketahanan nasional. Menghadapi dampak Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, desa berperan sangat besar untuk ikut memulihkan kondisi, baik kesehatan maupun ekonomi. Maka pengelolaan dana desa harus bisa tepat sasaran dan tepat guna,” ujar Moeldoko.
 Selanjutnya