Kemendagri Harap Pemda Prioritaskan Anggaran Untuk Program Pamsimas

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya Pemerintah menyediakan akses layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sudah dimulai sejak 2008 melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) I. Upaya itu dilanjutkan dengan Program Pamsimas II pada 2013 dan Pamsimas III pada 2016, dan akan berakhir pada tahun ini.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni saat membuka workshop eksekutif dan legislatif dalam rangka peningkatan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk keberlanjutan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Regional II, yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (16/9).

Program tersebut, lanjut Hari Nur Cahya Murni, telah berhasil dilaksanakan di 30.000 desa dengan penerima manfaat lebih dari 17,2 juta jiwa masyarakat yang memperoleh akses air minum dan 15 juta jiwa masyarakat yang memperoleh akses sanitasi.

“Program Pamsimas III memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pencapaian akses air minum dan sanitasi, khususnya yang berbasis masyarakat,” katanya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (21/9).

Hari Nur Cahya Murni menambahkan, air minum dan sanitasi, khususnya air limbah domestik, merupakan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara. Hal ini pun menjadi program strategis dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 beserta regulasi turunannya yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018, serta secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018.

“Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengadopsi berbagai program nasional berkaitan dengan AMPL ke dalam perencanaan pembangunan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain sebagai perwujudan bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional, juga untuk menjaga sustainability program di bidang air minum dan sanitasi,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.
 
Untuk membantu daerah dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi, Hari Nur Cahya Murni mengatakan, Pemerintah Pusat telah menyalurkan pendanaan terkait penyediaan air minum. Yaitu melalui berbagai sumber pendanaan, khususnya yang berbasis masyarakat di daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan dan Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP).

“Harapan kami, dengan adanya alokasi pendanaan tersebut, menjadi stimulai bagi Pemerintah Daerah agar dapat memprioritaskan anggaran berkaitan dengan air minum dan sanitasi dari APBD,” ungkap Hari Nur Cahya Murni.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Kemendagri II Iwan Kurniawan, mengatakan Program Pamsimas akan berakhir tahun ini sehingga mulai 2022. Pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan perannya sesuai kewenangannya dalam pengelolaan air minum dan sanitasi, khususnya yang berbasis masyarakat.

“Melalui acara ini, kami berharap adanya komitmen daerah dalam keberlanjutan pengelolaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (AMS-BM) yang didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu dan anggaran yang memadai. Misalnya pola kerja sama dan kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS)/Perumahan dan Permukiman (PKP) yang dapat mendukung pencapaian target air minum dan sanitasi berbasis masyarakat,” ungkap Iwan. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.