Pemerintah Tegaskan Tim Agraria Percepat Selesaikan Konflik Pertanahan

 Sebelumnya 
Sebagai refleksi atas capaian pemerintah dalam percepatan penyelesaian konflik agraria, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan setidaknya terdapat dua hal yang sedang disiapkan oleh pemerintah.

“Kita dorong kerangka kebijakan baru untuk penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya konflik lahan lanjutan dalam menyikapi arus investasi yang akan dibuka lebar. Sehingga kita berharap investasi berbasis keadilan dapat tercapai,” ujar Moeldoko, saat hadir dalam penyerahan sertifikat hasil penyelesaian konflik di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/9).

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mendorong upaya pemberdayaan agar masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian.

Baca juga : Natal Tahun Ini, Australia Buka Perbatasan Internasional

“Sehingga, kami berharap tanah yang digarap oleh Bapak/Ibu penerima manfaat Reforma Agraria bisa semakin produktif,” ujar Moeldoko.

Kerja sama antar kementerian/lembaga pemerintah yang baik ini pun juga didukung oleh upaya dari organisasi masyarakat sipil (CSO). Seperti contohnya, penyelesaian agraria di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang melibatkan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial.

Masyarakat yang sudah tinggal di lahan tersebut selama 40 tahun sejak 1981, kini bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tinggali.

Baca juga : Nih, Tips Dari Narji Agar Petani Milenial Berjaya Di Bisinis Pertanian

Selain itu, kerja keras penanganan dan koordinasi pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat, pada tahun 2021 juga membuahkan penyelesaian konflik tumpang tindih atas lahan transmigrasi yang digunakan sebagai garapan para petani selama 12 tahun di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Kolaborasi KLHK dan ATR/BPN, yang penyelesaiannya diakselerasi oleh Tim Bersama 2021 juga berhasil meredistribusi lahan yang berasal dari pelepasan kawasan hutan melalui perubahan tata ruang di Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Untuk mewujudkan redistribusi tanah ini, diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN penuh dengan tantangan. Untuk itu, bantuan dari Kepala KSP, Menteri LHK, Gubernur hingga Wali Kota di seluruh Indonesia sangat berperan.

Baca juga : Peruri Gaet Telkom Perkuat Transaksi Keuangan Digital

Salah satu program yang cukup signifikan pada hari ini adalah penyelesaian masalah sengketa Sumberklampok di Bali.

"Dalam hal ini dukungan yang sangat signifikan dan hands on dari Pak Gubernur Bali menyebabkan kita mampu menyelesaikan dan meredistribusikan tanah yang sengketa sudah lebih dari dua puluh tahun," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.