Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Gandeng UGM, Kemenhub Siapin Bandara Perairan

Jumat, 15 Oktober 2021 20:52 WIB
Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi saat Public Expose RPP Bandar Udara Perairan dalam Mendukung Pariwisata Nusantara Melalui Kolaborasi Anak Bangsa, Jumat (15/10). (Foto: Ist)
Menteri Perhubungan(Menhub) Budi Karya Sumadi saat Public Expose RPP Bandar Udara Perairan dalam Mendukung Pariwisata Nusantara Melalui Kolaborasi Anak Bangsa, Jumat (15/10). (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk bandara perairan dalam mendukung pariwisata.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi, seaplane atau pesawat apung dengan prasarananya yang berupa bandara perairan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi moda transportasi antarpulau, khususnya dalam meningkatan pariwisata.

"Pembangunan bandar udara perairan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif transportasi serta dapat meningkatan nilai tambah dari kegiatan pariwisata," katanya dalam Public Expose RPP Bandar Udara Perairan dalam Mendukung Pariwisata Nusantara Melalui Kolaborasi Anak Bangsa, Jumat (15/10).

BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi menuturkan, saat ini pengaturan transportasi pesawat apung dan bandara perairan di Indonesia masih sangat umum bahkan terbilang minim. Hal tersebut karena masih mengacu pada peraturan di bidang transportasi udara saja.

Baca juga : Kemenkop Apresiasi Upaya KSP Indosurya Penuhi Kewajiban

Sementara, pesawat apung dan bandara perairan dalam praktiknya juga berkaitan dengan sektor perhubungan laut. "Ketentuan yang ada harus dimodifikasi dan dikontekstualkan dengan kebutuhan operasi water base," ujarnya.

Selain itu, kata Menhub, juga harus ada usaha harmonisasi intens antara peraturan penerbangan dan pelayaran termasuk kerja sama antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, hingga akademisi dalam penyusunan peraturan sehingga bersifat holistik.

Eks Dirut Angkasa Pura ll ini mengungkapkan, dalam pengembangan bandara perairan ke depan pun harus dikaji dari segi pembiayaanya. Hal itu agar tidak harus mengandalkan APBN, namun tetap feasible untuk dikembangkan oleh sektor swasta.

"Bandar udara perairan di Indonesia bukan hal yang mudah. Butuh skema pendanaan kreatif dan harus kita berikan suatu rekomendasi," jelasnya.

Baca juga : Gandeng KONI, BNI Luncurkan TapCash Edisi Olahraga

Menhub meminta pengembangan moda transportasi pesawat apung dan bandara perairan ini juga dapat mendukung konektivitas di wilayah terpencil dan perbatasan.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Umar Aris mengungkapkan, pihaknya bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun RPP bandar udara perairan ini.

RPP itu kini sedang dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan secara lebih komprehensif. "Kajian ini respon dari fenomoena perkembangan meningkatnya permintaan transportasi water to water atau water to land melalui pengunaan pesawat apung," ujarnya.

Menurutnya, RPP bandar udara perairan mencoba untuk mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 3 rezim hukum, yaitu hukum transportasi darat, hukum transportasi laut dan tentunya hukum transportasi udara.

Baca juga : AP II Kembangkan Cargo Village Di Bandara Soetta

"Dalam pengimplementasian ketentuan RPP ini, tentu diperlukan kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholders. Kolaborasi yang baik hanya dapat terjalin apabila masing-masing stakeholder telah memahami peran dan kapasitasnya masing-masing yang diatur dalam suatu regulasi nasional," katanya.

Sebelumnya, Balitbanghub juga telah mengkaji empat lokasi yang layak untuk dibangun waterbase dengan status sebagai bandar udara perairan umum, yaitu Pulau Gili Iyang, Pulau Senua, Danau Toba, dan Mandalika. Lokasi-lokasi tersebut dipilih dan diperingkatkan berdasarkan bangkitan wisata dan pengembangan wilayah.

Dari keempat lokasi yang telah dipetakan, Pulau Gili yang menjadi pilot project dalam uji operasional seaplane sebelum dilakukan pembangunan waterbase mengingat lokasi tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata karena memiliki kadar oksigen terbaik nomor 2 di dunia. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.