SDGs 60 Persen, Mendes Berupaya Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60 persen. 

Data-data tersebut, akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0 persen di tahun 2024. 

“Alhamdulillah, pendataan ini mencapai 60 persen. Kita yakin desa-desa memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai,” ujar Mendes saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa (26/10).

Dia menjelaskan, penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim. 

Baca juga : Gandeng PLN, Kemendes PDTT Pastikan 100 Persen Desa Teraliri Listrik Pada 2024

Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. “Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,” katanya. 

Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-menegaskan, pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. 

Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan  dari daerah.  

“Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,” jelasnya.

Baca juga : Dasco: Gerindra Belum Putuskan Capres 2024

Dia mengungkapkan,  arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 

“Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” katanya. 

Kendati demikian Gus Halim menegaskan, jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa. 

“Saya sepakat betul dengan pak Gubernur, makanya kemana-mana saya selalu mengatakan jangan sekali kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa,” tegasnya.
 
Untuk diketahui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Bersama yang diteken Mendes dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat berisi beberapa hal. 

Baca juga : BUMDes Salah Satu Kunci Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Di antaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, dan pejabat lainnya. [DIR] 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.