Dark/Light Mode

Solusi Nusuk Haji Mandiri Dan Bank Haji

Kamis, 23 April 2026 10:24 WIB
CEO & Founder Hajj Umrah Center, A. Iskandar Zulkarnain. Dok. Pribadi
CEO & Founder Hajj Umrah Center, A. Iskandar Zulkarnain. Dok. Pribadi

RM.id  Rakyat Merdeka - Arab Saudi tancap gas. Lewat agenda besar Vision 2030, Kerajaan mulai merombak total tata kelola haji dan umrah. Salah satu jurus utamanya adalah platform digital Nusuk yang kini jadi 'super apps' layanan ibadah.

Lewat sistem yang dikembangkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ini, semua urusan jamaah—dari daftar, pilih paket, sampai perjalanan—dibuat serba digital dan terintegrasi.

Bukan cuma digitalisasi, Nusuk juga membuka skema baru: Nusuk Haji Mandiri. Jamaah bisa 'langsung main' ke sistem global tanpa harus sepenuhnya lewat skema konvensional negara.

Pertanyaannya: Indonesia siap, atau malah kaget? Menurut CEO & Founder Hajj Umrah Center, A. Iskandar Zulkarnain, ini bukan sekadar inovasi melainkan disrupsi. Baginya, masalah haji Indonesia selama ini bukan duit, tapi kuota.

"Nusuk Haji Mandiri membuka opsi baru. Jamaah tidak harus nunggu jalur reguler atau khusus, bisa langsung akses layanan ke Arab Saudi," kata Iskandar kepada Rakyat Merdeka. 

Baca juga : Besok, Jemaah Mulai Masuk Asrama, Semoga Haji 2026 Aman Dan Lancar

Kalau dimaksimalkan, antrean yang tembus jutaan orang bisa dipangkas. Tapi jangan buru-buru senang.

"Kalau dibuka tanpa kesiapan, bisa kacau. Jamaah harus melek digital. PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) juga harus naik kelas, standar global," tegas Iskandar. 

Selama ini, haji dikelola full oleh negara alias state-driven. Hal ini bisa berubah. "Modelnya akan lebih market-driven. Swasta, khususnya PIHK, akan lebih dominan," jelas perancang kebijakan Islamic finance dan ekosistem haji-umrah itu. 

Tapi jangan salah. Di tengah arus komersialisasi, peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) justru makin penting.

"Haji itu bukan wisata. Ini ibadah. Pembinaan manasik dan pendampingan ruhiyah tidak bisa digantikan sistem digital," kata Iskandar. 

Baca juga : Estetik Gigi Hadirkan Bentuk Wajah Makin Menarik

Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta tetap di jalurnya.

"BPKH itu pengelola dana, bukan operator. Harus tetap fokus jaga keuangan haji transparan dan berkelanjutan," pesan mantan Anggota Badan Pelaksana sekaligus Chief Investment Officer BPKH itu. 

Satu hal yang dia sorot, Indonesia butuh Bank Haji. Menurut Iskandar, tanpa itu, Indonesia cuma jadi 'pembeli' di ekosistem global.

"Kalau Nusuk membuka pasar global, kita juga harus punya alat tempur. Bank Haji itu kunci," katanya. 

Perannya? Bukan main-main. Dari pembiayaan, kontrak internasional, sampai mitigasi risiko.

Baca juga : Solusi Penghijauan, Hizrah Maulana Bangun Bandar Pohon Indonesia

“Ke depan tidak bisa lagi bayar kontrak secara konvensional. Harus pakai bank garansi. Lebih aman, lebih efisien," urai Iskandar. 

Tokoh 'Muamalat Reborn' ini mengingatkan, Nusuk Haji Mandiri adalah keniscayaan. Tidak bisa ditolak. Tapi hasil akhirnya tergantung kesiapan Indonesia sendiri. "Ini bukan cuma soal teknologi. Ini perubahan model bisnis dan tata kelola," tukasnya. 

Kalau, Indonesia bisa jadi pemain. Kalau tidak? Siap-siap cuma jadi pasar. "Kalau kita tidak masuk ekosistemnya, kita akan ditinggal," tutup Iskandar. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.