KBRI BSB Susun Strategi Peningkatan Penempatan PMI Terampil Di Brunei

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia perlu merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi pembukaan kembali pintu masuk bagi pekerja asing di Brunei Darussalam selepas pandemi Covid-19, terutama untuk meningkatkan kehadiran Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil dan semi terampil. Hal ini menjadi topik utama diskusi para pemangku kepentingan nasional pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Kebijakan Penempatan PMI Terampil di Brunei Darussalam di Masa Endemi (Pasca Pandemi) Covid-19” yang diselenggarakan KBRI Bandar Seri Begawan (BSB), Kamis (16/12).

“Indonesia perlu prioritaskan kebijakan pengiriman PMI terampil keluar negeri, termasuk ke pasar tenaga kerja Brunei Darussalam, yang cukup menjanjikan,” papar Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam Sujatmiko, dalam sambutannya di FGD itu, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (16/12).

Sujatmiko menerangkan, Brunai sedang mengurangi ketergantungannya terhadap minyak. Brunei kini tengah gencar mendorong diversifikasi ekonomi ke berbagai sektor. “Peningkatan aktivitas ekonomi ini tidak seluruhnya dapat dipenuhi pekerja lokal, sehingga memerlukan dukungan pekerja asing,” paparnya.

Baca juga : Raih Penghargaan Perumahan Milenial Terbaik, Sentosa Park Terus Berinovasi

Sujatmiko melanjutkan, kondisi ini perlu dimanfaatkan untuk melakukan pergeseran postur penempatan PMI di Brunei Darussalam. “Penempatan PMI terampil dan semi terampil akan lebih menguntungkan Indonesia dan PMI itu sendiri, karena penghasilan yang lebih besar dan perlindungan hak-hak yang lebih baik.”

Terkait dengan PMI sektor domestik di Brunei, Sujatmiko menerangkan, hanya akan dikirim jika nota kesepakatan alias MoU yang sudah dibahas sejak 2013 dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono, yang berkesempatan hadir, menyampaikan sambutan utama mengenai informasi terkini penempatan PMI di negeri Upin-Ipin berikut aspek perlindungannya. Narasumber lainnya ialah Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Devriel Sogia, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul Tri Wahyuni, dan Atase Ketenagakerjaan KBRI Bandar Seri Begawan Archimidiyanto Martadi.

Baca juga : PII Beri Penjaminan Proyek Jembatan Callender Hamilton

Hadir sebagai penanggap adalah Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jelly Leviza dan para undangan dari Pusat Studi ASEAN di berbagai universitas.

Dalam FGD diperoleh masukan dan rekomendasi strategi ke depan. Antara lain mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki dan memperkuat ekosistem penempatan PMI terampil dan semi terampil keluar negeri; mengidentifikasi dan melakukan kajian mendalam atas setiap sektor potensial di Brunei Darussalam; dan bekerja sama dengan universitas dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan data Departemen Perencanaan dan Statistik Ekonomi, jumlah warga asing di Brunei berkurang dari sekitar 94.200 orang pada 2019 menjadi 83.900 orang pada 2020. Jumlah ini termasuk pekerja asing yang berkurang 18,3 persen dari 74.300 orang pada 2019 menjadi 60.700 orang pada 2020. Sementara, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Brunei 2020, PMI tercatat sebagai kelompok pekerja asing terbesar sejumlah 21.654 orang. Meskipun demikian, proporsi PMI yang bekerja pada sektor domestik masih lebih besar dari PMI terampil dan semi terampil. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.