RM.id  Rakyat Merdeka - Penguasa baru Afghanistan, Taliban, berjanji bakal mengizinkan anak-anak perempuan kembali ke sekolah mulai akhir Maret nanti. Kebijakan tersebut menyusul desakan dari komunitas internasional.

Banyak negara, salah satunya Indonesia, mendesak Taliban memberi hak kepada semua anak perempuan mendapat pendidikan layak.

Komunitas internasional khawatir, Taliban akan memberlakukan cara yang sama seperti saat mereka berkuasa 20 tahun lalu. Saat itu, perempuan dilarang mengenyam pendidikan, memiliki pekerjaan dan beraktivitas di luar ruangan.

Berita Terkait : Gelar Anev, Kapolri Instruksikan Jajaran Jangan Enggan Temui Warga

Kekhawatiran itu sepertinya akan menjadi kenyataan. Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban tidak mengizinkan anak perempuan di sebagian besar Afghanistan kembali ke sekolah setelah kelas 7.

Namun Zabihullah Mujahid, Wakil Menteri Kebudayaan dan Informasi Taliban, mengatakan, Departemen Pendidikan ingin membuka ruang kelas untuk semua anak perempuan setelah Tahun Baru Afghanistan, yang dimulai pada 21 Maret nanti.

Menurut Mujahid, kelas anak perempuan dan laki-laki harus dipisah. Karena itu, pihaknya tengah mempersiapkan bangunan yang akan dipakai sebagai sekolah dan asrama untuk anak perempuan belajar dengan tenang.

Berita Terkait : Dipermak Kemenhub, Terminal Tirtonadi Solo Kini Bisa Jadi Tempat Konser

Di daerah padat penduduk, katanya, tidak cukup hanya memiliki ruang kelas terpisah untuk anak laki-laki dan perempuan, tetapi gedung sekolah yang terpisah juga diperlukan.

“Pendidikan untuk anak dan perempuan adalah masalah kapasitas. Yang jelas, kami tidak menentang pendidikan,” tegas Mujahid seperti dilansir dari AP, kemarin.

Kebijakan Taliban sejauh ini tidak seragam. Di beberapa wilayah, anak perempuan tidak diizinkan sekolah setelah kelas 7. Di Ibu Kota, Kabul, universitas swasta dan sekolah menengah terus beroperasi tanpa gangguan. Sebagian besar kelas selalu dipisahkan.

Berita Terkait : RS Internasional Di Bali Akan Selamatkan Devisa Negara

“Kami berusaha menyelesaikan masalah ini pada tahun mendatang, sehingga sekolah dan universitas dapat dibuka,” ujar Mujahid.
 Selanjutnya