Pemerintahannya Diguncang Skandal Seks, Scott Morrison Minta Maaf

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison minta maaf pada para staf maupun mereka yang bekerja untuk pemerintah atas intimidasi, pelecehan, dan serangan seksual selama puluhan tahun.

Permohonan maaf Morrisoan di Parlemen Australia, Selasa (8/2), merupakan rekomendasi hasil penyelidikan independen Komisioner Diskriminasi Seks Australia Kate Jenkins, tahun lalu.

Penyelidikan itu didasari oleh laporan pemerkosaan yang dialami eks staf Partai Liberal Australia bernama Brittany Higgins. Dalam laporannya, Higgins mengaku bahwa dia mengalami pemerkosaan dari rekannya yang lebih senior di Kantor Parlemen.

Baca juga : Dukung Pemerintah, Apical Group Jaga Pasokan Minyak Goreng Di Pasaran

Insiden kekerasan seksual itu terjadi beberapa pekan sebelum Pemilu 2019. Higgins mengatakan, saat itu, dia merasa harus membuat pilihan. Antara melaporkan tuduhannya ke polisi atau melanjutkan kariernya.

Higgins akhirnya berhenti dari pekerjaan di pemerintahan Januari tahun lalu. Dia melaporkan kasus yang dialaminya ke polisi. Higgins merupakan satu dari tujuh wanita yang diberikan pengecualian saat ada pembatasan selama pandemi Covid-19. Dia bisa hadir untuk memberikan kesaksian di parlemen.

Skandal seks yang mewarnai dunia Parlemen Australia membuat Morrison prihatin. "Saya minta maaf kepada Nona Higgins atas hal-hal buruk yang terjadi di sini,” kata Morrison, dilansir Associated Press, Selasa. Tempat yang seharusnya dapat melindungi, lanjut Morrison, justru jadi mimpi buruk.

Baca juga : Pemerintah Dukung Kekerasan Seksual Berbasis Online Masuk RUU TPKS

Morrison kembali menegaskan permintaan maafnya, dan menyampaikan permintaan maaf yang sama pada korban selain Higgins. "Nona Higgins memiliki keberanian untuk berbicara, dan inilah kita,” tambah Morrison.

Tak banyak korban yang berani berbicara seperti Higgins. Padahal, ada 1.700 orang yang memberikan kontribusi pada penyelidikan Jenkins. Termasuk para staf yang dulu dan sekarang.

Hasil penyelidikan Jenkins menemukan, 37 persen orang yang bekerja di parlemen telah mengalami intimidasi. Sementara, satu dari tiga orang yang saat ini bekerja di parlemen telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual saat bekerja di sana. Itu termasuk 63 persen anggota parlemen perempuan negara itu.

Baca juga : Pemerintah Pisahkan Asesmen Daerah Pintu Masuk PPLN

Pada kesempatan itu, Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce juga turut  menyampaikan permohonan maaf. Dia berjanji, di masa depan pihaknya akan melakukan hal yang lebih baik.

Sebelumnya, Joyce sempat membuat heboh publik Australia. Dia membuat pengakuan soal hubungannya dengan sekretarisnya Vikki Campion pada 2018. Pengakuan Joyce membuat PM Australia saat itu Malcolm Turnbull, mengeluarkan larangan para menterinya berhubungan dengan staf. Aturan yang dipertahankan Morrison hingga kini.

Ketua DPR Australia Andrew Wallace menambahkan, parlemen sudah mengambil tindakan untuk meningkatkan budaya tempat kerja. Tahun lalu, proses pengaduan independen dibentuk. Anggota parlemen dan staf juga telah menjalani pelatihan kerja profesional. [PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.