Dark/Light Mode

Workshop 4 ICJN Kerja Sama FPCI-Kedubes Denmark

Anggaran Untuk Perubahan Iklim Masih Minim

Senin, 12 Juni 2023 07:14 WIB
Esther N. S. tamara (kiri), Direktur Unit iklim  Wakil Direktur Riset  Analisis FPCi, saat memandu Workshop ke-4 “Green Economy” dan Senior Associate Green Finance dari GGGi, Titaningtyas (kanan). (Foto: Muhammad Rusmadi/Rakyat Merdeka)
Esther N. S. tamara (kiri), Direktur Unit iklim Wakil Direktur Riset Analisis FPCi, saat memandu Workshop ke-4 “Green Economy” dan Senior Associate Green Finance dari GGGi, Titaningtyas (kanan). (Foto: Muhammad Rusmadi/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejauh ini, masih ada sejumlah tantangan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. hal ini ditegaskan Senior associate Green Finance dari Global Green Growth Institute (GGGI), Titaningtyas.

Tantangan-tantangan itu, ujarnya, mulai dari kurangnya koordinasi pendanaan perubahan iklim antar pemangku kepentingan, adanya ketimpangan informasi terkait pendanaan perubahan iklim, adanya potential trade-off dengan agenda pembangunan/sosial yang lain. “Termasuk proyek iklim masih dianggap berisiko, sehingga suku bunga tinggi,” jelas Titaningtyas.

Baca juga : Perlu Tau! Soal Duit Ngurusin Perubahan Iklim...

Hal itu dia sampaikan saat menjadi narasumber Workshop ke-4 bertema “Green economy”, Indonesian Climate Journalist Network (ICJN), program kerja sama antara Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Kedutaan Besar Denmark di jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Untuk diketahui, kata Titaningtyas, ekonomi hijau pada prinsipnya menyediakan pendekatan makro ekonomi, bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fokus utamanya, adalah pada investasi, tenaga kerja, dan skill.

Baca juga : Airlangga Genjot Kemitraan Dagang Dan Investasi Hijau

Master bidang Manajemen Lingkungan dari University of Auckland, Selandia Baru ini pun mengingatkan, kebutuhan pendanaan iklim untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), sudah mendesak. Sayangnya, rata-rata, anggaran nasional hanya memenuhi 23,5 persen dari kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Ini berdasarkan 2nd Biennale Updated Report.

Lebih jauh dia menjelaskan, berdasar data lanskap pendanaan iklim pada 2018-2020 misalnya, Indonesia mengalokasikan ratar-ata 4,3 persen dari total APBN, untuk kegiatan terkait iklim. Padahal berdasarkan NDC roadmap diestimasikan, Indonesia butuh Rp 343 triliun per tahun atau 27 persen dari APBN). angka itu, hanya untuk mitigasi dalam mencapai target NDC.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.