KPK Sebut Politik Uang Marak Karena 50 Persen Masyarakat Belum Sejahtera

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang Pemilu 2024, sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, isu politik uang alias money politic kembali mengemuka. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, politik uang masih terjadi lantaran sebagian masyarakat Indonesia belum sejahtera.

"Kenapa money politic masih berjalan? Saya harus sampaikan, 50 persen masyarakat kita itu belum sejahtera," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Selain itu, tingkat pendidikan yang belum baik juga menjadi faktor masih maraknya money politic di Tanah Air.

Baca juga : Kominfo Fasilitasi Aksara Nusantara Di Perangkat Seluler

"Sebanyak 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak kalau kita ingin demokrasi kita sehat," ingatnya.

Alex mengatakan, jangan hanya berharap calon pimpinan yang berintegritas. Namun, yang tidak kalah penting, adalah bagaimana masyarakat selaku pemilih juga berintegritas.

Menurut dia, kuncinya adalah mendorong masyarakat untuk menolak setiap tawaran money politic.

Hal itu, kata dia, bukan hanya tugas KPK saja. Lebih lanjut, Alex juga menyinggung asal uang yang dibagikan kepada masyarakat dalam kegiatan politik uang.

Baca juga : Ini Saran Prof Tjandra Untuk Pemerintah Dan Masyarakat Atasi Polusi Udara

"Memang dari berbagai survei, termasuk survei KPK sendiri, uang yang dibagi-bagi itu antara lain berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran, baik APBN maupun APBD. Bagaimana kita menjaga APBN atau APBD agar tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi," ungkapnya. 

Alex menyebut, hal itu juga menjadi tugas dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, inspektorat atau bendahara di Pemerintah Daerah maupun di Pemerintah Pusat.

Masalahnya, kata Alex, tidak semua masyarakat mau melaporkan perbuatan-perbuatan curang yang diketahui.

"Persoalannya, sekali lagi, ini juga harus kami sampaikan, ternyata tidak semua masyarakat itu mau melaporkan perbuatan-perbuatan curang yang dia ketahui. Kenapa? Bisa mereka khawatir juga," ungkap Alex.

Baca juga : Atasi Polusi Udara, Wapres Minta Masyarakat Naik Kendaraan Umum

"Kalau saya lapor, posisi saya selaku penyelenggara negara akan terancam, dan lain sebagainya," imbuh dia. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.