Dark/Light Mode

Ketemu Menlu China, Menlu Retno Bahas Gaza

Kamis, 18 April 2024 21:34 WIB
Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu China Wang Yi membahas Gaza. (Foto: Kemlu)
Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Menlu China Wang Yi membahas Gaza. (Foto: Kemlu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi membahas tragedi kemanusiaan di Gaza saat bertemu dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Menlu Wang Yi mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menghormati hukum internasional. 

Israel terus menggempur Gaza sejak serangan Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023. Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan, lebih dari 33 ribu orang tewas di wilayah itu per Selasa (16/4/2024). Kebanyakan dari korban adalah warga sipil, dan anak-anak. 

China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB bersama Rusia, AS, Inggris, dan Prancis. 

Saat bertemu Wang, Menlu Retno mendorong China menggunakan menggunakan pengaruhnya untuk mencegah eskalasi. Retno mengatakan, eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun.

Baca juga : Ketemu Di Istana, Jokowi Dan Menlu China Bahas Ekonomi-Palestina

"Dan jangan pernah lupa bahwa akar permasalahan instabilitas di kawasan timur tengah adalah isu palestina," kata Menlu dua periode itu di sesi tanya jawab.

Menlu Indonesia mengungkapkan, Jakarta dan Beijing memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua untuk melakukan deeskalasi dan menahan diri. 

Kedua negara juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata di Gaza. Termasuk penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two state solution, yaitu rencana perdamaian yang mengusulkan pengakuan adanya dua negara yang terpisah di wilayah Palestina dan Israel. 

"Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Stabilitas Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa isu penyelesaian isu Palestina," ujar Retno.

Baca juga : Kendaraan Pemudik Meningkat, Puncak Arus Mudik Di Bakauheni Masih Terkendali

Sejalan dengan Indonesia, Menlu Wang Yi mengatakan, China juga mendukung Palestina segera menjadi anggota resmi PBB. Dia mengatakan, perang Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun, telah mengakibatkan tragedi humanis yang menyedihkan di abad 21. 

Menanggapi aspirasi dunia internasional, DK PBB terus mengkaji resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Namun, resolusi-resolusi tersebut terus di veto oleh AS. Oleh sebab itu, DK PBB akhirnya mengadopsi resolusi 2728 yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza.

"Kali ini AS memilih abstain. Namun pihak AS mengatakan resolusi ini tidak mengikat. Dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan AS. Sikap tersebut menunjukan, di AS hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka pakai sesuai dengan keinginannya," kata Menlu Wang Yi.

Sebagaimana diketahui, keputusan DK PBB berdasarkan piagam PBB bersifat mengikat yang harus dihormati setiap anggota. Namun, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan, ini adalah resolusi yang tidak mengikat. Sehingga tidak ada dampak sama sekali terhadap kemampuan Israel untuk terus menyerang Hamas. 

Baca juga : Tumbangkan Wakil China, Jonatan Melaju Final BAC 2024

Menanggapi pernyataan Gedung Putih, Menlu Wang Yi mengatakan, semua anggota bertanggung jawab menaatinya tanpa terkecuali, termasuk AS. 

"Menanggapi pernyataan AS yang tidak masuk akal, DK PBB menyerukan bahwa setiap resolusi DK PBB adalah hukum internasional yang mengikat secara hukum. Hendaknya AS menyampingkan mentalitas egois dan mendengarkan kata-kata komunitas internasional secara teliti," ujarnya. 

Menlu Wang Yi menegaskan, anggota DK PBB tidak ada pengecualian. Sebagai salah satu anggota tetap DK PBB, ia berharap pihak AS mengubah kebiasaan sombong dan bekerja sama dengan anggota DK PBB lainya menjalankan tanggung jawabnya dan untuk menerapkan resolusi 2728.

Resolusi ini mendorong untuk segera dilakukan gencatan senjata di Gaza dan menyelamatkan warga Palestina. "Dan kami sadarkan, agar pejabat-pejabat AS kembali belajar pengetahuan dasar. AS selalu mengatakan bahwa mereka menaati hukum internasional. DK PBB tidak boleh menjadi suatu alat bagi negara tertentu untuk bermain dan melakukan apapun yang mereka inginkan," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.