PM Australia Recoki Jokowi

RM.id  Rakyat Merdeka - Perdana Menteri Australia Scott Morrison ikut-ikutan menentang keras pembebasan Abu Bakar Baasyir. Lebih keras dan lebih panas dari perang kata-kata di Tanah Air. Bagaimana sikap Presiden Jokowi direcoki negeri tetangga?

Protes itu dilontarkan Morrison, Sabtu (19/1) lalu. Dia keberatan atas rencana pembebasan Baasyir yang diberikan Jokowi. "Posisi Australia tentang masalah ini (Abu Bakar Baasyir) tidak berubah. Kami selalu menyatakan keberatan paling dalam. Kami adalah mitra untuk melawan terorisme dan ekstremisme agama. Dan kami akan terus melakukan itu," tegas Morrison, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Minggu (20/1).

Banyak warga Australia juga protes. Terutama yang kerabatnya menjadi korban Bom Bali 1. Salah satunya adalah Jan Laczynski. Dia meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut. Menurutnya, semua orang di dunia, dan khususnya lima orang temannya asal Melbourne yang menjadi korban luka-luka Bom Bali, menolak Baasyir dibebaskan.

Sekadar info, Bom Bali 1 yang terjadi 12 Oktober 2002, menghancurkan Paddys Club dan Sari Club di Kuta Bali. Kejadian ini menewaskan 202 orang. Mayoritas adalah turis asal Australia. Di pengadilan, Baasyir disangka terlibat dalam peristiwa ini. Namun hakim menyatakan Pimpinan Pesantren Ngruki, Solo, Jawa Tengah ini tidak bersalah.

Menurut Laczynski, hal itu merupakan tamparan bagi banyak warga negara Australia. "Siapa lagi berikutnya? Ali Imron, orang yang membuat bom itu? Ini menakutkan. Ini tamparan di wajah bagi banyak warga Australia yang masih terluka dan masih dalam pemulihan," protesnya.

Baca juga : Bagaimana Kalau Yang Lain Minta Dibebaskan?

Menanggapi protes itu, Wapres JK menyebut, Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk memutuskan pembebasan Baasyir. "Itu boleh saja (Australia protes), kan yang menentukan kan kita. Orang boleh berpendapat gitu," tegas JK.

JK memastikan, pemerintah telah berpikir matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut. Dia meminta Australia memahami dan menghormati keputusan pemerintah itu. "Kita melihatnya dari sisi kemanusian. Jangan lebih parah nanti, kalau dari kemanusiaan. Bayangkan kalau terjadi apa-apa di penjara, itu nanti dianggap pemerintah yang salah," tandasnya.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Australia tak ikut campur dalam rencana pemerintah membebaskan Baasyir. "Emangnya dia (Australia) yang atur kita,: tegas Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Senin (21/1).

Sama seperti JK, Luhut menyebut pembebasan didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan, mengingat usia Baasyir yang sudah tua dan sakit-sakitan. Alasan itu pula yang dipertimbangkan ketika pemerintah memindahkan lokasi tahanan Baasyir, dari Nusakambangan ke LP Gunung Sindur.

"Supaya Baasyir lebih mudah berobat. Itu kan masalah kemanusiaan, sama dengan saat pemerintah Indonesia pindahkan beliau dari Nusakambangan. Agar lebih dekat dengan Jakarta. Kita melihat masalah kesehatan beliau yang sudah semakin tua," beber Luhut.

Baca juga : KH Maruf : Sisi Kemanusiaan Jokowi, Luar Biasa

Terpisah, Menkopolhukam Wiranto menyatakan, Presiden masih akan membuat sejumlah kajian untuk membebaskan Baasyir. "Presiden tidak boleh grusa-grusu, serta-merta, mengambil keputusan. Tapi perlu pertimbangan dari aspek-aspek lainnya," ujar Wiranto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Aspek yang dimaksud Wiranto antara lain aspek hukum, ideologi, NKRI serta Pancasila. "Karena itu Presiden memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan kajian mendalam," tambah Wiranto.

Protes Australia juga ditanggapi Kiai Maruf Amin. Cawapres Nomor Urut 01 ini menegaskan, pembebasan Baasyir merupakan urusan dalam negeri Indonesia. Dia meminta Australia tidak mengintervensi. "Itu urusan dalam negeri kita. Saya kira, pemerintah punya kebijakan-kebijakan. Ada yang sifatnya penegakan hukum. Ada yang sifatnya kemanusiaan. Dan Pak Jokowi sudah mengambil langkah itu," tegasnya.

Ma'ruf meyakini, persoalan pembebasan Baasyir tidak akan mempengaruhi hubungan diplomasi antar kedua negara. Soalnya, keduanya memiliki kedaulatannya masing-masing. "Tidak, kita masing-masing punya kedaulatan," ujar Maruf.

Abdul Rohim, putra Baasyir, enggan mengomentari soal protes Australia itu. "Kita tidak akan ikut campur soal penolakan. Itu hak mereka untuk menyikapi tentang bagaimana pembebasan Ustad Abu Bakar Baasyir," ujar Rohim di Kantor Hukum Mahendradatta, kuasa hukum ayahnya, Senin (21/1). 

Baca juga : Serikat Buruh Tunisia Umumin Mogok 2 Hari

Yang ditolak Rohim adalah fitnah-fitnah yang dikembangkan dan disebarkan di Australia. Misalnya, mengaitkan Baasyir dengan isu bom Bali, dan berbagai macam peristiwa pemboman yang ada di Indonesia. Hal ini disebutnya bisa berakibat kepada salah sangka dan buruk sangkanya masyarakat di dunia ini, kepada ayahnya.

Menyikapi hal ini, Sekretaris The Islamic Study and Action Center (ISAC) Solo Endro Sudarsono menyebut protes Australia agak aneh. Sebab, Baasyir sudah terbukti tidak terlibat Bom Bali. "Itu menunjukkan kesan pemerintah Australia mengintervensi kasus terorisme di Indonesia," beber Endro. Dia pun meminta pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi protes Australia. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.