Dari Dapur Diplomasi Lanjut Ke Jantung Pertahanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Jurnalis Rakyat Merdeka, Larasati Dyah Utami, bersama jurnalis dari Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, dan Thailand, mengikuti Program Kunjungan Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang selama 9 hari. Perjalanan dimulai pada 23 Juni 2025 hingga 1 Juli 2025, dengan agenda mengunjungi Tokyo, Osaka, dan Hiroshima. Berikut laporannya.

Jepang tengah melakukan transformasi dalam kebijakan pertahanan dan keamanan nasionalnya. Mulai dari peningkatan anggaran, perubahan paradigma kebijakan luar negeri, hingga penguatan industri dan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertahanan. Seluruh langkah ini merupakan bagian dari respons strategis terhadap keamanan yang kian kompleks, khususnya di Asia Timur.

Selasa pagi, 24 Juni 2025, saya bersama jurnalis dari ASEAN mengunjungi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang di distrik Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo. Gedung yang berada di jantung pemerintahan itu berdiri dengan arsitektur yang sederhana, namun mengesankan ketegasan dan efisiensi khas birokrasi Jepang. Halaman depannya lapang dan bersih, dihiasi tanaman hijau yang dipangkas rapi, kontras dengan keramaian lalu lintas Tokyo di luarnya.

Baca juga : Panggil Nadiem Lagi, Kejagung Klarifikasi Penggeledahan GoTo

Saat mendekati pintu masuk, sebanyak 10 petugas keamanan berjaga di berbagai titik—dengan sikap tenang tapi penuh waspada. Mereka mengenakan seragam gelap dan dilengkapi alat komunikasi. Tidak ada suasana intimidatif, tapi sangat terkontrol.

Saat melintasi lorong-lorongnya, suasana terasa hening dan tertata. Dinding dihiasi panel kayu ramping dan bingkai foto kegiatan diplomasi internasional. Percakapan yang terjadi di balik pintu-pintu di sana bisa saja menentukan arah hubungan global.

Kami disambut dua pejabat Kemlu yang mengenakan pakaian formal lengkap dengan jas dan dasi. Namun, sesuai protokol, identitas mereka tidak boleh diungkap ke publik. Keduanya membahas posisi Jepang terhadap situasi di Laut China Timur (LCT) dan Laut China Selatan (LCS), serta pentingnya kerja sama dengan negara-negara mitra, termasuk ASEAN.

Baca juga : Pupuk Indonesia Kebut Transisi Energi Bersih

Ketegangan di LCT dan LCS merupakan isu strategis yang mendapat perhatian serius dari pemerintahan Negeri Sakura. Menurut para pejabat tersebut, China terus melakukan manuver sepihak terkait kontrol dan klaim teritorial di wilayah perairan sekitar Kepulauan Senkaku (yang diklaim China sebagai Pulau Diaoyu).

Mereka mencatat, meningkatnya aktivitas militer China di sekitar wilayah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas regional. Keberadaan kapal penjaga pantai China di sekitar atau bahkan memasuki perairan kepulauan tersebut, dianggap sebagai upaya untuk mengubah status quo yang telah lama ditetapkan, di mana Jepang menguasai Senkaku secara de facto.

Di tengah riak dalam hubungan kedua negara itu, Tokyo memandang bahwa masih terdapat ruang untuk menjalin kerja sama yang konstruktif dengan Beijing.

Baca juga : Koperasi Desa Jadi Ujung Tombak Distribusi Beras

“Kami ingin menegaskan kembali bahwa posisi Jepang terhadap Kepulauan Senkaku sangat jelas. Kepulauan Senkaku merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Jepang, baik secara historis maupun berdasarkan hukum internasional," ujar salah satu sumber dari Kemlu Jepang itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.