Takut Kalah, Trump Minta Pemilu Diundur

RM.id  Rakyat Merdeka - Donald Trump menyarankan agar pemilihan presiden yang dijadwalkan November mendatang ditunda. Presiden Amerika Serikat (AS) itu meyakini pemungutan suara melalui pos rentan kecurangan. Trump takut dicurangi.

Trump hanya bisa menyampaikan usulan. Karena berdasarkan Konstitusi AS, Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda pemilihan itu. Penundaan apa pun harus disetujui Kongres. Presiden AS tidak memiliki kekuasaan langsung atas DPR dan Senat di Kongres.

Trump melemparkan gagasan itu lewat Twitter. Penundaan itu, kata Trump, sampai warga bisa memilih dengan benar dan aman. Saat ini, pandemi Covid-19, masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan. 

"Pemungutan suara dengan pos akan menjadikan pemungutan suara November sebagai pemilihan paling tidak akurat dan curang dalam sejarah dan sangat memalukan bagi AS," cuit Trump. Tapi dia menyampaikan klaim itu tanpa bukti.

Baca juga : Piala AFF 2020 Resmi Diundur Hingga 2021

Awal bulan ini, enam negara bagian AS berencana mengadakan pemilihan umum dengan pos pada bulan November, yakni California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon, dan Washington.

"Para anggota (Demokrat) berbicara tentang pengaruh asing dalam pemungutan suara, tetapi mereka tahu bahwa pemilu melalui pos adalah cara yang mudah bagi negara-negara asing untuk ikut campur dalam pemilu," cuit Trump lagi.

Trump juga mengatakan, pemungutan suara melalui pos sudah terbukti menjadi bencana yang dahsyat di daerah-daerah yang pernah mencoba cara itu. Pada Juni, New York memungkin pemilih untuk memilih melalui pos dalam pemilihan internal Partai Demokrat untuk menentukan kandidat presiden dari partai itu. Namun, perhitungan suara tertunda lama dan hasilnya masih belum diketahui.

Media AS, memberitakan, ada juga kekhawatiran bahwa banyak surat suara tidak akan dihitung karena tidak diisi dengan benar atau tidak memiliki cap pos yang menunjukkan surat suara dikirim sebelum pemungutan suara secara resmi berakhir. Namun, beberapa negara bagian telah lama melakukan pemungutan suara melalui pos.

Baca juga : Liga Italia, AC Milan-Lazio Masih Sangar

Usulan Trump ditanggapi beragam. Ellen Weintraub, ketua Komisi Pemilihan Federal AS, mengatakan Trump tidak memiliki kekuatan untuk menunda pemilihan. "Pemilu juga tidak boleh ditunda," kata Weintraub. Dia menyerukan pemberian lebih banyak dana bagi negara-negara bagian untuk dapat menjalankan pemilihan umum yang aman, yang diinginkan semua warga.

Sejumlah anggota Partai Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat juga menolak gagasan itu. "Tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilihan federal pemilihan umum tidak diadakan dan kita harus tetap melaksanakan pemilu," kata McCarthy.

Hal senada disampaikan sekutu Trump, Senator Lindsay Graham, penundaan itu bukan ide yang baik. Partai Demokrat mengkritik keras usulan Trump. Senator New Mexico, Tom Udall, mengatakan "tidak mungkin" presiden bisa menunda pemilihan.

"Tetapi fakta bahwa dia menyarankan itu adalah serangan serius dan mengerikan terhadap proses demokrasi. Semua anggota Kongres dan pemerintah harus bersuara," katanya.

Baca juga : Pake Masker Lagi, Trump Janjikan Vaksin Corona Di Akhir Tahun

Namun Chris Stewart, anggota Kongres dari Utah, mengatakan bahwa walaupun dia tidak mendukung wacana penundaan pemilihan, Trump memiliki argumen yang sah tentang pemungutan suara melalui pos yang sulit dipantau.

"Dapatkah Anda memastikan keakuratan pemilihan suara melalui surat? Sekarang di beberapa negara bagian, Anda dapat melakukannya. Di negara bagian saya di Utah, misalnya, kami telah melakukannya cukup lama, tetapi kami adalah negara bagian kecil dengan populasi yang kecil. Pemilu seperti itu lebih sulit dilakukan pada skala nasional, "katanya kepada BBC.

Usulan Trump diutarakan di tengah buruknya hasil jajak pendapatnya karena kondisi ekonomi yang buruk, wabah virus corona, dan juga di tengah ketegangan rasial.

Setiap langkah Kongres untuk menunda pemilihan hingga 2021 juga akan membutuhkan amandemen. Dilansir NPR, Amandemen diperlukan untuk mengubah tanggal pengambilan sumpah anggota Kongres dan presiden yang baru. Selain itu, para ahli hukum yang dikutip NBC, bahkan jika Kongres setuju untuk menunda pemilihan, masa jabatan Trump sebagai presiden akan berakhir pada 20 Januari 2021 berdasarkan Amandemen ke-20 konstitusi.[MEL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.