Minoritas Muslim India Terus Dihantam Gelombang Represi Dan Intoleransi

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelombang intoleransi yang kini berlangsung dan represi yang disponsori negara terhadap minoritas Muslim di India kembali diperbincangkan.

Hal ini disampaikan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar (Kedubes) Pakistan di Jakarta, Jamal Nasir. Menurutnya, ini secara jelas bisa dilihat pada penderitaan Muslim India di wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India (Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir /IIOJK).

Upaya ilegal pemerintah India baru-baru ini, ujar Nasir, bertujuan mengubah demografi di wilayah Jammu & Kashmir, agar warga non Muslim India menjadi lebih banyak di wilayah itu. Karena itu, Pakistan menolak keras tindakan ilegal India tersebut.

Baca juga : Menteri Agama Minta LDII Terus Perkuat Toleransi

“Pemerintah Pakistan akan melawan India menyangkut kasus Jammu & Kashmir ini di semua forum,” jelasnya, pada seminar bertema “Sengketa Jammu & Kashmir-Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan".

Seminar ini digelar oleh Kedubes Pakistan di Jakarta Senin (26/10/2020) lalu, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Even ini juga sebagai bagian rangkaian acara peringatan “Hari Hitam Kashmir” (Kashmir Black Day) setiap 27 Oktober, ketika India menempatkan pasukannya di kota terbesar Kashmir, Srinagar, setelah India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Sejak saat itu, kawasan ini menjadi sumber ketegangan antara India dan Pakistan.

Dia juga berbicara tentang kebencian dan diskriminasi yang ditargetkan terhadap Muslim di India oleh Pemerintah Perdana Menteri Narendra Damodardas Modi yang kini berkuasa.

Baca juga : Semangati Para Atlet, Muhadjir Terbang Ke Manila

Antara lain, seperti putusan tentang Masjid Babri. Terkait putusan ini, Pengadilan Khusus India membebaskan beberapa petinggi partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party (BJP), atas dugaan keterlibatan mereka dalam penghancuran Masjid Babri pada 1992 lalu.

Mantan Wakil Perdana Menteri LK Advani dan pemimpin BJP, MM Joshi dan Uma Bharti sebelumnya menolak dakwaan bahwa mereka menghasut massa Hindu untuk merobohkan Masjid Babri Abad ke-16 di Kota Ayodhya.

Penghancuran itu memicu kekerasan, yang menyebabkan sekitar 2.000 meninggal dunia. Peristiwa itu juga menjadi momen penting berkaitan dengan menguatnya kekuatan politik Hindu militan di India.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.