Dark/Light Mode

Israel Tunda Caplok Tepi Barat

Presiden Palestina Melunak

Kamis, 19 November 2020 08:12 WIB
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Foto : BBC)
Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Foto : BBC)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Palestina Mahmoud Abbas melunak, merespons baik ajakan perbaikan hubungan dengan Israel. Sikap itu disampaikan setelah Israel menunda rencana aneksasi Tepi Barat. Serta, berkomitmen menjalankan koordinasi keamanan bersama.

Israel menunda rencana aneksasi Tepi Barat sejak negeri itu melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Teluk Arab.

“Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta komitmen Israel sebelum meneken kesepakatan. Berdasarkan pernyataan tertulis dan lisan, Israel berkomitmen mengembalikan hubungan dengan Palestina seperti semula,” terang Menteri Hussein Al- Sheikh, dikutip Times of Israel, kemarin.

Seperti diketahui, koordinasi keamanan antara Israel dan Palestina terputus pada 19 Mei 2020. Pemicunya saat itu adalah rencana PM Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mencaplok kawasan Tepi Barat. Kawasan tersebut, sesungguhnya, adalah milik Palestina, namun diduduki secara illegal oleh warga Israel.

Baca juga : Kapolri Beraninya Cuma Mengimbau

Dan negara zionis itu kemudian ingin mengalihkannya menjadi milik mereka sepenuhnya. Ketika kesepakatan koordinasi diteken untuk pertama kalinya, kedua negara sepakat untuk saling bertukar intelijen demi menjaga kestabilan di Israel dan Palestina.

Namun, seiring dengan makin kuatnya pengaruh Israel berkat sokongan Amerika Serikat, Palestina akhirnya me- milih putus hubungan setelah berkali-kali mengultimatum.

“Pemerintah tak lagi terikat perjanjian dan kesepakatan dengan Pemerintah Amerika dan Israel, serta semua kewajiban berdasarkan kesepakatan dan perjanjian ini, termasuk yang berkaitan dengan keamanan,” tegas Manmoud Abbas saat itu.

Keputusan ini pun berdampak luas, termasuk dalam mengatur pemindahan pasien Palestina dari rumah sakit Israel. Otoritas Palestina juga berhenti menerima transfer pajak, khususnya bea masuk, yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina.

Baca juga : Pandemi, Cahabat Komitmen Konsep Cat Premium dengan Harga Bersahabat

Akibat kehilangan pendapatan ini, Palestina memotong gaji pegawai pemerintah saat ekonomi Palestina terdampak pandemi virus Corona. Hussein Al-Sheikh tak merinci apakah transfer pajak akan dimulai lagi usai kembalinya hubungan Israel-Palestina.

“Kami juga akan melanjutkan kontak dengan Israel terkait masalah keuangan, masalah kesehatan, dan masalah politik,” tambah Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh, pada Selasa (17/11).

Keputusan ini diambil setelah Palestina menerima sepucuk surat yang menunjukkan Israel siap berkomitmen dengan perjanjian yang ditandatangani dengan mereka. “Bagi kami, ini adalah langkah yang sangat penting ke arah yang benar,” sambung Shtayyeh dalam konferensi video yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan Luar Negeri yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Shtayyeh menilai, perkembangan politik sudah berubah. Tak hanya kini Israel menjalin hubungan dengan negara-negara teluk Arab, telah terjadi perubahan kekuasaan di Amerika. Palestina memandang Joe Biden sebagai figur yang lebih berempati dan adil. Alhasil, Palestina yakin negosiasi soal wilayah kedaulatan akan lebih imbang ke depannya.

Baca juga : Prabowo Pede Leluasa Masuk-Keluar Amerika

Hussein Al-Sheikh memandang kesepakatan antara Palestina dan Israel adalah sebuah kemenangan. Sebab, hal itu memperkuat komitmen Israel untuk tidak mencaplok Tepi Barat. Baginya, selama Tepi Barat tidak dicaplok, ia yakin akan ada hasil positif dari kesepakatan itu.

“Kami sudah menerima surat dari Pemerintah Israel. Mereka menyatakan berkomitmen dengan klausul kesepakatan semula yang diteken berama Palestina,” ujar Al-Sheikh.

Kelompok Hamas bereaksi keras terhadap keputusan Palestina. Menurutnya, hal itu sama dengan tunduk kepada upaya Israel mencaplok dan menormalisasi Tepi barat. Keputusan itu diambil menjelang didirikannya ribuan permukiman ilegal di Yerusalem timur.

“Keputusan tersebut seperti menganggap kami ini bodoh. Kami mendesak Palestina untuk membatalkan keputusan tersebut dan berhenti bergantung kepada Joe Biden. Tidak ada jaminan Palestina akan dilindungi,” ujar juru bicara Hammas Hazem Qasem. [MEL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.