Dark/Light Mode

Raja Tolak Status Darurat Usulan PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Minggu, 25 Oktober 2020 19:28 WIB
Raja Malaysia Sultan Abdullah meninggalkan Istana Negara setelah membahas usulan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin soal status darura. (Foto MalayMail)
Raja Malaysia Sultan Abdullah meninggalkan Istana Negara setelah membahas usulan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin soal status darura. (Foto MalayMail)

RM.id  Rakyat Merdeka - Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menolak usulan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menetapkan status darurat di negeri jiran itu.

Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Ahmad Fadil Syamsuddin mengatakan, Raja Abdullah mengambil keputusan tersebut setelah pertemuan dengan tujuh sultan di Istana Negara siang tadi. Sebagai informasi, tujuh sultan itu adalah bagian dari 9 sultan di sembilan negara bagian. Mereka tergabung dalam Majelis Raja-Raja atau Conference of Rulers.

Baca juga : Irma Chaniago: Jokowi Sudah Dengar Masukan NU dan Muhammadiyah

"Al-Sultan Abdullah berpendapat bahwa saat ini tidak perlu mengumumkan keadaan darurat untuk negara atau bagian lain Malaysia," pernyataan Ahmad Fadil, dilansir media online Malaysia, malaymail, Minggu (25/10/2020).

Para penguasa tanah Melayu itu berkumpul di Istana Negara, Kuala Lumpur, Minggu petang (25/10), untuk membahas usulan Muhyiddin Yassin untuk menerapkan status darurat. Alasan Muhyiddin, Malaysia tengah mengalami krisis politik dan pandemi Virus Corona.

Baca juga : Ini Profil Singkat Bos Baru LPS, Purbaya Yudhi Sadewa

Dilansir Strait Times, Minggu(25/10), terlihat memasuki kawasan Istana Negara adalah Sultan Ibrahim Iskandar penguasa Johor, Sultan Sharafuddin Idrus Shah dari Selangor, Sultan Kedah Sallehuddin Badlishah dan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, yang merupakan sultan Terengganu. Pertemuan ini dilaksanakan secara non formal dan tidak dihadiri politisi.

Awalnya, rencana penerapan status darurat di Malaysia mengundang kritikan dan disebut tidak sesuai Konstitusi dan tidak demokratis. Langkah Muhyiddin disebut sebagai usaha terakhirnya untuk tetap berkuasa sebagai PM.

Baca juga : Ketahuan Langgar Aturan Karantina, Menteri Malaysia Serahin 4 Bulan Gaji

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menggambarkan keputusan Muhyiddin sebagai tindakan yang mengarah pada kediktatoran dan otoriter. [DAY

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.