Pemulihan Ekonomi, PPIJ Dorong Fintech Ramah UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pandemi Covid-19 tidak hanya berimbas pada masalah kesehatan, tetapi juga pada perekonomian. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi (Dubes Heri) berharap, Persatuan Pemuda Indonesia Jepang (PPIJ) dapat menyumbangkan gagasan untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Dubes Heri dalam pembukaan Lokakarya PPIJ bertemakan Gagasan Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi di Indonesia, pada Sabtu (12/12/2020). Acara yang difasilitasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka (KJRI Osaka) itu digelar dua hari. Pada 12-13 Desember 2020. 

"Saya berharap hasil penelitian tidak hanya menumpuk di rak, tetapi bisa dipraktikkan di lapangan," ujar Heri dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin. Senada dengan itu, Wakil Duta Besar RI Tri Purnajaya berharap, PPIJ ini dapat berkontribusi bagi percepatan pemulihan kerja sama ekonomi dengan Jepang.

Baca juga : Jabar Diharapkan Jadi Motor Pemulihan Ekonomi Nasional

“Indonesia harus mampu memanfaatkan kemitraan dengan Jepang untuk meningkatkan nilai tambah, di antaranya dengan peningkatan ekspor Indonesia dan investasi Jepang di Indonesia," kata Tri Purnajaya.

Adapun gagasan lokakarya ini berupa rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Menurut Ketua Umum PPIJ, Yudi Ariesta Chandra, pada hari kedua Lokakarya PPIJ (13/12), lokakarya merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia melakukan pengembangan Fintech (Financial Technology) untuk kemudahan UMKM dalam menyediakan pendanaan. Ia juga mengusulkan fintech ramah terhadap UMKM

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi RI Terbaik Setelah China

"Kami mendorong semakin banyak perusahaan Fintech memberikan pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah," jelas Yudi, mahasiswa program S3 jurusan Disaster Nursing, University of Kochi.

Selain itu, Yudi mengingatkan fintech menyediakan transfer dan tanda tangan digital gratis; pemberian diskon tagihan bulanan; penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0 persen dan penyediaan layanan konsultasi keuangan gratis. 

Agar layanan bagus dan menjamin privasi pelanggan terjamin, Yudi mengingatkan pemerintah perlu memperkuat kebijakan literasi keuangan digital dan akses internet. "Pemerintah perlu mempercepat program pemerataan akses internet di luar Jawa serta mengoptimalkan sosialisasi keuntungan layanan fintech untuk UMKM," ujar Yudi.

Baca juga : Fadel Dorong Pemerintah Perkuat Basic Ekonomi

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Osaka, Mirza Nurhidayat memastikan, pihaknya terus berkomunikasi dengan PPI, terutama selama pandemi ini. Sedangkan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo (KBRI Tokyo), Yusli Wardiatno menambahkan, lokakarya ini dapat menjadi media untuk mempertajam kemampuan intelektual milenial Indonesia dalam merespons isu nasional dan global.

Lebih lanjut, Ketua PPIJ Komisariat University of Tokyo, Eman Adhi Patra yang juga Ketua Tim Kajian Panitia Lokakarya PPIJ mengatakan, pemerintah perlu memperkuat akses internet yang masih belum menjangkau seluruh wilayah. Tak hanya itu, ia mengusulkan pusat data dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) di Tanah Air diatur lebih baik demi mendorong inovasi. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.