Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Militer Myanmar melakukan kudeta kekuasaan dengan menahan Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bersama sejumlah pimpinan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan Senin pagi (1/2). Melalui siaran televisi milik militer, disebutkan, penahanan dilakukan sebagai respons atas “kecurangan pemilu”.
Kudeta ini disesalkan banyak pihak. Dunia pun angkat bicara mengenai hal ini. Berikut kutipan tanggapan para pejabat dan pengamat dunia atas kudeta itu, seperti dilansir Reuters.
Jen Psaki, Juru Bicara Gedung Putih:
“Amerika Serikat menentang segala upaya mengganti hasil pemilu terakhir ataupun menghalangi transisi demokratis di Myanmar, serta akan mengambil langkah melawan pihak yang bertanggung jawab jika upaya-upaya tersebut tidak dihentikan.”
Baca juga : Menteri Arifin Tasrif Lantik 31 Pejabat Eselon II Di Kementerian ESDM
Marise Payne, Menteri Luar Negeri Australia:
“Pemerintah Australia amat prihatin dengan laporan bahwa militer sekali lagi berupaya mengambil alih Myanmar dan telah menahan Kanselir Daw Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.”
“Kami meminta pihak militer untuk menghormati aturan hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum, juga agar segera membebaskan semua pemimpin sipil dan pihak lainnya dan ditahan dengan melawan hukum.”
Thant Myint-U, Sejarawan Myanmar:
“Pintu baru saja terbuka untuk masa depan yang sangat berbeda. Saya khawatir bahwa tidak ada satu pun yang mampu mengontrol apa yang akan terjadi kemudian. Dan mengingat bahwa Myanmar adalah suatu negara yang dibanjiri senjata, dengan beragam etnis dan agama, di mana jutaan orang kesulitan mencari makan.”
Baca juga : Menlu AS Minta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch:
“Junta militer yang menguasai Myanmar selama beberapa dekade sesungguhnya tidak pernah mundur dari kekuasaan. Mereka tidak pernah menyerah kepada otoritas sipil, maka kejadian hari ini bisa disebut hanyalah menunjukkan realitas politik yang memang telah ada.”
“AS dan negara-negara lain dengan upaya sanksi harus menyampaikan pesan yang kuat hari ini, dengan segera mencabut pelonggaran sanksi dan menjatuhkan sanksi ekonomi secara ketat dan langsung kepada otoritas militer serta para konglomerat; juga menekan negara kunci, termasuk Korea Selatan dan Jepang, agar menarik bisnis mereka (dari Myanmar). Junta Myanmar tidak ingin kembali lagi menjadi pengikut China.”
Murray Hiebert, Pakar Asia Tenggara di Center for Strategic and International Studies di Washington:
“AS, pada Jumat (29/1), bergabung dengan negara-negara lain dalam mendesak agar pihak militer tidak menjalankan ancaman kudeta. China akan mendukung Myanmar seperti dilakukannya dahulu ketika militer mengusir Rohingya.”
Baca juga : Hindari Makan Bersama, Jangan Sampai Tertular Covid
“Pemerintahan Biden menyebut akan mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Namun para pejabat militer tingkat tinggi (di Myanmar) sudah dikenai sanksi, jadi belum jelas saat ini apa yang dapat dilakukan oleh AS secara konkret.” [USU/ANTARA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
