FPCI Desak Militer Myanmar, Untuk Segera Bebaskan Aung San Suu Kyi Dan Tahanan Politik Lainnya

 Sebelumnya 
Terlepas dari berbagai masalah politik, keamanan dan sosial dalam beberapa tahun terakhir ini, demokrasi Myanmar telah berjalan cukup jauh.

Jangan sampai, Myanmar mundur dari jalur demokrasinya. Krisis politik di Myanmar ini juga menjadi anomali serius bagi ASEAN, yang selama ini telah berupaya keras mendukung upaya Myanmar untuk memantapkan stabilitas, persatuan, dan pembangunan.

Baca juga : Militer Myanmar Tutup Bandara Internasional Yangon Sampai Mei

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar bertentangan dengan Piagam ASEAN, yang mencatat komitmen rakyat dan negara anggota ASEAN untuk hidup dalam kawasan yang adil, demokratis dan harmonis. Serta bertujuan untuk memperkokoh demokrasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan supremasi hukum, serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan.

Piagam ASEAN, yang ditandatangani Myanmar, bersifat mengikat secara hukum terhadap anggotanya.

Baca juga : Indonesia Tak Seperti Myanmar, Pengamat: Tentara Jangan Digoda Politik

"Kami mendorong ASEAN, untuk terus dengan tegas mendesak Myanmar, agar mematuhi semangat Piagam ASEAN dan visi Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Hal ini penting, karena apa yang terjadi di Myanmar tidak hanya berdampak pada Myanmar. Tetapi juga pada masa depan rumah kita bersama Asia Tenggara," pungkas FPCI. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.