Balas Dendam, China Larang BBC World News

RM.id  Rakyat Merdeka - Saluran televisi Inggris BBC World News dilarang mengudara di China. Hal ini, ungkap National Radio and Television Administration (NRTA), seperti dikutip Reuters, Jumat (12/2), sepekan setelah regulator media Inggris mencabut izin siaran televisi pemerintah China.

Melalui pernyataan yang dirilis menjelang Tahun Baru Imlek, pemerintah menyebutkan, dalam penyelidikan ditemukan, bahwa laporan terkait China oleh BBC World News "secara serius melanggar" aturan, termasuk bahwa berita harus "jujur dan adil", yang membahayakan kepentingan nasional China dan menggerogoti persatuan negara.

Dengan demikian, BBC tidak memenuhi syarat bagi saluran asing untuk mengudara di China. Permohonan izin untuk mengudara setahun lagi pun ditolaka.

Baca juga : Real Madrid Vs Huesca, Misi Bangun Usai Kepleset

Langkah China dikecam oleh Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, sementara pihak BBC mengaku "kecewa". “Keputusan China melarang BBC World News di daratan China merupakan pengekangan kebebasan media yang tidak dapat diterima," kata Raab.

"China memiliki beberapa pembatasan paling parah terhadap media dan kebebasan internet di seluruh dunia. Langkah terbaru ini hanya akan mencoreng reputasi China di mata dunia," lanjutnya.

BBC World News berbahasa Inggris tidak masuk dalam sebagian besar paket TV di China, tetapi tersedia di sejumlah hotel dan perumahan.

Baca juga : Malaysia Beli Vaksin China dan Rusia

Dua wartawan Reuters di China menceritakan bahwa saluran BBC terlihat kosong di layar televisi. "Kami merasa kecewa karena otoritas China telah memutuskan mengambil tindakan ini," kata BBC.

"BBC merupakan penyiar berita internasional paling terpercaya di dunia dan melaporkan berita dari seluruh penjuru dunia secara adil, netral dan tanpa kekhawatiran atau dukungan," lanjut pernyataan resmi BBC lagi.

Sebelumnya, pada 4 Februari, regulator media Inggris, Ofcom mencabut izin China Global Television Network (CGTN) di negara tersebut. Langkah ini dilakukan, setelah investigasi mengungkapkan, bahwa izin tersebut disalahgunakan oleh Star China Media Ltd.

Baca juga : NasDem Minta Listyo Kuatkan Peran Strategis Polwan

China mengkritik keputusan itu dipolitisasi dan mengancam, bahwa China berhak membuat "respons yang diperlukan." [RSM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.