Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
“Untung dia (Jenderal Min Aung) tidak menolak apa yang saya dan rekan-rekannya ajukan,” kata Muhyiddin.
“Dia (Jenderal Min Aung) mengatakan dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang dia anggap membantu,” tambah Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, menurut televisi Channel NewsAsia.
“Dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan.”
Baca juga : Pemahaman Kesetaraan Gender Belum Sepenuhnya Tercapai
Namun, Lee menambahkan bahwa prosesnya masih panjang, “Karena ada satu hal yang harus dikatakan bahwa Anda akan menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik; adalah hal lain untuk menyelesaikannya.”
Jenderal Min Aung Ditolak Aktivis WNI
Kedatangan Jenderal Min Aung menyulut emosi rakyat Indonesia. Bahkan penolakan itu sudah lama terjadi. Tepatnya, saat pemerintah diketahui mengundang Jenderal Min Aung, untuk hadir di KTT ASEAN. Pasalnya, sudah banyak korban jiwa sejak junta Militer melakukan kudeta.
Baca juga : BPJS Kesehatan Cetak Verifikator Andal dan Bersertifikasi
Tercatat, ada 13 jaringan organisasi masyarakat sipil yang menolak kehadiran Jenderal Min Aung. Yaitu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia.
Kemudian, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.
Belum lagi yang menyuarakan penolakannya di hari pelaksanaan KTT. Kelompok orang yang mengatasnamakan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Urban Poor Consortium (UPC) memprotes ASEAN yang telah mengundang junta militer Myanmar.
Baca juga : BPIP Dukung Program Jayakarta Benteng Pancasila
Dua organisasi tersebut menggelar demonstrasi di dekat lokasi pertemuan di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, kemarin siang. “Kami menuntut kepada ASEAN supaya tidak mengakui junta militer sebagai pemegang kekuasaan,” ungkap Koordinator Advokasi UPC sekaligus koordinator lapangan saat demo, Gugun Muhammad seperti dikutip dari kantor berita Anadolu Agency, kemarin.
Kemudian, datang massa pesepeda yang berangkat dari LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, sekitar pukul 16.10 WIB menuju lokasi yang sama dengan JRMK dan UPC. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya