Sawer Rp 40 Miliar Untuk Kesetaraan Gender

RM.id  Rakyat Merdeka - Demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Pemerintah melaksanakan program kerja sama dengan United Nation Populations Fund (UNFPA) Siklus ke-10, dalam periode 2021-2025. Program ini mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang.

Dukungan tersebut dilakukan melalui pendanaan sebesar 2.863.636 dollar AS atau sekitar Rp 40 miliar dari Pemerintah Jepang kepada UNFPA untuk mendukung kesetaran gender di Indonesia.

Diharapkan dana ini bisa melindungi dan menjaga martabat perempuan serta populasi yang terpinggirkan selama pandemi Covid-19.

Baca juga : Dubes Al Busyra: Jumlah Diaspora Indonesia Di Djibouti Meroket 400 Persen

Pada masa pandemi, berbagai lapisan masyarakat terdampak khususnya kelompok rentan. Seperti perempuan sebagai kepala keluarga, orang dengan disabilitas, lansia, dan orang yang hidup dengan Human Immunodeficiency Virus Infection And Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS).

Untuk itu, Indonesia bekerja sama dengan UNFPA dan Jepang melalui proyek Leave No One Behind. “Jepang meluncurkan sebuah proyek baru dengan UNFPA untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perem puan dan penduduk yang paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19,” ujar Dubes Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi dikutip keterangan resmi UNFPA, Jumat (4/6).

Dubes Kanasugi menegaskan ini adalah bukti komitmen kuat dari Negeri Sakura dalam memastikan keamanan manusia serta perlindungan terhadap perempuan dan penduduk rentan lainnya di Indonesia. “Jepang akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk mengatasi pandemi ini,” sambungnya.

Baca juga : Thailand Vs Indonesia, Garuda Main Untuk Menang

Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga menyampaikan apresiasinya pada UNFPA dan pemerintah Jepang. “Saya sampaikan apresiasi kepada UNFPA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, dan pihak pendukung terselenggaranya kegiatan ini yang terus berinisiatif memastikan pembangunan secara berkelanjutan,” ujar Himawan Hariyoga.

Penandatanganan Country Program Action Plan Program Kerja sama Pemerintah RI-UN FPA Siklus10 telah dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala perwakilan UNFPA Indonesia pada 14 Januari lalu.

Fokus program kerja sama pemerintah RI-UN FPA siklus ke -10 adalah pada akses universal terhadap kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui three zeros. Yaitu menghapus kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender serta praktik praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak termasuk perkawinan anak. [DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.