Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
UMNO Cabut Dari Koalisi Pemerintahan PM Muhyiddin
Politik Malaysia Memanas Corona Makin Mengganas
Sabtu, 10 Juli 2021 05:17 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Suhu politik di Malaysia makin memanas pasca Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menarik diri dari koalisi pendukung Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Namun demikian, Perikatan Nasional (PN), partai koalisi pendukung Pemerintah pede, posisi Muhyiddin masih kuat.
Partai pendukung utama Muhyiddin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mengkliam masih menguasai mayoritas parlemen meski tidak ada UMNO. Menurut Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu, Ahmad Faizal Azumi, sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.
Faizal menjelaskan, Muhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dari UMNO tak banyak memberi pengaruh.
“Saat waktunya tiba di parlemen, akan terbukti bahwa Perikatan Nasional masih mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai Perdana Menteri,” ujarnya, sebagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).
Faizal mengimbau, seluruh politikus tidak mempolitisi pandemi Covid-19 dan fokus membantu masyarakat hadapi serangan virus Corona.
Sebelumnya, Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun mengatakan, kepemimpinan PM Muhyiddin masih sah.
Baca juga : Utang Pemerintah Meningkat, Politisi Banteng: Tidak Perlu Panik
Menurut Idrus, tidak ada bukti yang menunjukkan, PM Muhyiddin tidak lagi mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
“Mengacu pada pernyataan media yang dikeluarkan presiden UMNO tanggal 7 Juli, itu adalah pernyataan dari partai komponen yang membentuk pemerintahan. Berdasarkan Pasal 43 (2) (a) Konstitusi Federal, penentuan apakah (seorang pemimpin) mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen. Bukan melalui pernyataan partai politik atau pemimpin partai politik manapun,” kata Idrus Harun dilansir CNA.
“Secara hukum, Perdana Menteri dan menteri Kabinet yang ada masih dapat menjalankan kekuasaan eksekutif federal,” tambahnya.
Baca juga : Menperin Turun Tangan
Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), usai dewan tertinggi UMNO menarik dukungan terhadap Muhyiddin. Dalam pengumumannya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendesak Muhyiddin Yassin untuk mundur dengan hormat agar perdana menteri baru dapat diangkat untuk jangka waktu terbatas.
Ia menyatakan, Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pemulihan ekonomi dan pandemi Covid-19. Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya