Awali Dengan Penguatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia

 Sebelumnya 
Ketua Program Studi Hubungan Internasional (HI) Tatok D. Sudiarto menambahkan, Malaysia-Indonesia seharusnya bisa mengembalikan marwah ASEAN menjadi satu kekuatan regional yang baik.

"Dulu orang melihat Uni Eropa sebagai role model yang sangat baik. Tapi ada brexit. Itu menandakan ada sesuatu yang harus kita cermati. Kita cara santun, tidak menggebu-gebu seperti Eropa," tuturnya.

Dia juga menyoroti dua kerangka kerja yang mesti didorong dalam kondisi pandemi Covid-19. Pertama, perlunya pasar bersama ASEAN.

Baca juga : Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Bilateral RI-Australia

"Pandemi, menyebabkan matinya ribuan UMKM di berbagai negara yang bergantung pada negara besar seperti China," beber Tatok.

Sementara framework kedua adalah health diplomacy. Selama pandemi, health centre di ASEAN ada, tapi tidak bergerak. "Perlu di-push lagi oleh kekuatan Indonesia-Malaysia di ASEAN," sarannya.

Sementara Founder KedaiKOPI Hendri Satrio menyatakan, jika ditarik garis lurus, kemungkinan politik Indonesia dan Malaysia sama.

Baca juga : Ekspor Diramal Bakal Meroket

"Dari reformasi, kita sama-sama paham, rupanya partai besar, tidak mudah untuk dikecilkan. Di Indonesia ada Golkar, di MalaysIa ada UMNO. Keduanya masih eksis dan membuat partisipasi-partisipasi politik positif untuk kedua negara," ungkap Hensat, sapaan akrabnya.

Kedua negara, juga masih punya tantangan yang hampir serupa. Di Indonesia yang sudah mengalami reformasi pada 1998, tantangannya masih ada hingga saat ini.

Misalnya, soal masa jabatan presiden dua periode, yang diamanatkan reformasi. Tantangannya, saat ini muncul isu tentang penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Baca juga : Kemnaker: TalentHub Jawab Tantangan Masa Depan Angkatan Kerja

"Kemudian juga, supremasi sipil. TNI/polri kita batasi. Tapi sebentar lagi kita akan punya Plt (Pelaksana Tugas) terlama di dunia, setahun sampai dua tahun. Sebab, masa jabatan Gubernur selesai pada 2022 dan kosong hingga Pemilu 2024. Ada opini akan diisi TNI/Polri," bebernya.

Hensat kemudian menyitir buku "New Politics 2.0" yang ditulis Tatok. Salah satu bab di buku itu, kata Hensat, memuat tentang muslim demokrat di Tanah Air yang opini dan pemikirannya terbuka secara politik dan penuh toleransi.

"Menurut saya, kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Malaysia beberapa tahun belakangan ini," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.