Dark/Light Mode

Menteri LHK Buka Festival Perhutanan Sosial Dan Munas AP2SI Di Mojokerto

Rabu, 24 Mei 2023 13:00 WIB
Menteri LHK Siti Nurbaya memukul gong saat membuka Festival Perhutanan Sosial dan Munas AP2SI, di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (23/5). (Foto: Dok. KLHK)
Menteri LHK Siti Nurbaya memukul gong saat membuka Festival Perhutanan Sosial dan Munas AP2SI, di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (23/5). (Foto: Dok. KLHK)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membuka Festival Perhutanan Sosial yang diintegrasikan dengan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (23/5). Acara ini mengangkat tema "Perhutanan Sosial Sumber Penghidupan”.

Festival Perhutanan Sosial yang dilaksanakan selama empat, 23-26 Mei 2023 ini, menjadi ajang memperkuat pengetahuan, praktik, serta memperkuat promosi dan pencapaian perhutanan sosial yang telah dilakukan para pelaku dan pengelola perhutanan sosial.

"Melalui momentum Festival Perhutanan Sosial ini, mari kita gelorakan semangat dan bahu-membahu memberikan kontribusi dalam komitmen pengentasan kemiskinan, kemajuan sumber daya manusia, dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup," tutur Menteri Siti, dalam sambutan pembukaannya.

Ia bersyukur, Program Perhutanan Sosial masuk menjadi salah satu Program Strategis Nasional. Sejak dikerjakan pada 2016 hingga Mei 2023, capaian Perhutanan Sosial seluas 5.522.164,64 hektar, dengan sebanyak 8.169 unit keputusan bagi 1.201.939 kepala keluarga.

Baca juga : Menteri LHK Happy Perhutanan Sosial Jadi Program Nasional

"Pada akhir 2025, saya minta harus tercapai minimal 70 persen dari target 12,7 juta hektar yang merupakan target ideal yang harus diselesaikan sampai kapan pun," tegas Menteri Siti.

Dia melanjutkan, akan terus melakukan inovasi dalam memperkuat program perhutanan sosial terutama pada aspek kelembagaan/kelompok. Beberapa di antaranya seperti penerapan konsep andil garapan secara Sistem Informasi Geografis (GIS), yang akan mempertegas batas areal perhutanan sosial untuk untuk setiap pengelola.

"Andil garapan di Perhutanan Sosial ini penting karena ini akan dikuasakan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang menjadi 70 tahun. Jadi, batas areal harus diketahui dengan pasti," ujarnya.

Menteri Siti berterima kasih kepada AP2SI yang telah mendukung pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial ini. Kata dia, Kesuksesan pelaksanaan Festival Perhutanan Sosial ini harus diperbesar gaungnya dengan menyelenggarakannya di Jakarta dalam waktu dekat. Dalam Festival itu, selain memperkenalkan produk-produk perhutanan sosial, juga akan difasilitasi forum seller meet buyer untuk memperkuat jaringan pasar produk perhutanan sosial.

Baca juga : Menko PMK Cek Progres Penanganan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Dan Penurunan Stunting Di Sidoarjo

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memastikan, daerahnya berkomitmen kuat untuk bisa menciptakan pasar, sehingga produk petani hutan bisa dimanfaatkan secara lebih luas agar keberlanjutan usaha perhutanan sosial dapat terus didorong. "Kami berupaya bagaimana agar memulai warga Mojokerto menggunakan produk perhutanan sosial. Karena ini kan juga selaras dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri," tuturnya.

Ketua Umum Badan Pengurus Nasional AP2SI Roni Usman Kusmana menyebutkan, perhutanan sosial betul-betul memberi keadilan, kenyamanan, dan ketentraman bagi masyarakat. Festival Perhutanan Sosial yang diadakan di Mojokerto merupakan momen yang penting bagi para pengelola perhutanan sosial untuk mengembangkan jaringan dan sebagai forum komunikasi memperkuat perhutanan sosial di tengah beragam kesempatan dan tantangan.

"Festival ini merupakan upaya untuk mempertegas interaksi antar pengelola dan publik secara luas dalam rangka mewujudkan tata kelola hutan berbasis masyarakat secara adil dan berkelanjutan di tengah beragam kesempatan dan tantangan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengapresiasi komitmen Pemerintah atas Program Perhutanan Sosial. Meski demikian, ia berpesan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang mendapatkan akses perhutanan sosial agar memperhatikan kelestarian hutannya. Jangan sekadar mendapatkan keuntungan ekonomi semata dari pengelolaan hutan.

Baca juga : Menko PMK Bawa Solusi Penanganan Kemiskinan Ke KTT ASEAN

"Kepada teman-teman petani hutan, dengan perhutanan sosial setelah diberikan hak pengelolaan, kita jangan berhenti di sertifikat. Kita harus menunjukkan, ketika rakyat diberikan ruang dan kesempatan, bisa menyelesaikan persoalan yang lain juga. Bukan hanya persoalan masing-masing petani untuk bisa berusaha, melainkan juga bagaimana memulihkan fungsi hutan. Jadi, hak berusaha pulih, fungsi lingkungan juga pulih, maka ekonomi juga akan pulih," tuturnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.