Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Terapkan Berbagai Kebijakan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan, di era global Revolusi Industri 4.0 saat ini, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing tinggi adalah syarat mutlak untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat.  

Terkait hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi, guna menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing.

"Pengembangan kompetensi SDM menjadi sangat strategis, dan harus dilakukan pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat, untuk tujuan lebih produktif," kata Hanif dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional XIII Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) 2019 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (7/9).

Hanif menjelaskan, setidaknya ada empat kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, menetapkan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif, atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan. Sehingga, masyarakat mempunyai akses atau kesempatan untuk memiliki skill atau keterampilan.

Baca juga : Hadapi Industri 4.0, Jasa Raharja Transformasikan Layanan Keuangan Digital

Kedua, Program “3R”, yaitu Re-orientasi, Revitalisasi dan Re-branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah (UPTP). Program ini ditujukan untuk mempercepat dan masifikasi produksi SDM yang kompeten di berbagai bidang kejuruan prioritas. Sekaligus, meningkatkan relevansi keluaran BLK sesuai kebutuhan pasar kerja. 

"Kejuruan di berbagai BLK pun telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di era Revolusi Industri 4.0. Misalnya, kejuruan menjahit yang telah di-upgrade menjadi kejuruan fashion technology. Program ini tak hanya melatih peserta agar tak hanya terampil menjahit, tetapi juga jago mendesain, memproduksi, sampai memasarkan produk yang dibuat, " jelas Hanif.

 Ketiga, Program “Triple Skilling” yang mencakup Skilling, Up-skilling dan Re-skilling. Skilling merupakan pelatihan bagi calon tenaga kerja, yang belum siap untuk bekerja. Program ini merupakan bridging programme, untuk menjembatani lulusan pendidikan formal yang mismatch dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di dunia usaha/ industri.

Up-skilling merupakan pelatihan bagi pekerja, yang ingin meningkatkan kompetensi ataupun kariernya. Sedangkan Re-skilling merupakan pelatihan bagi pekerja yang terdampak PHK atau kehilangan pekerjaan maupun alih profesi (karier baru) sehingga tetap bisa mendapatkan pekerjaan.

Baca juga : Mulai Januari 2020, Pemerintah Haramkan Ekspor Bijih Nikel

Keempat, Pemagangan Nasional. Ini merupakan program pemagangan berdasarkan jabatan kerja, yang telah dicanangkan Presiden Jokowi di Karawang, Jawa Barat, pada tanggal 23 Desember 2016. Selain itu, juga ada program Pemagangan Luar Negeri yang dilaksanakan bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri melalui kerja sama dengan Sending Organization (IM Japan, Shikamachi).

Melalui program ini, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat mengembangkan dan memacu dirinya, sehingga memenuhi standar internasional dan akhirnya mampu bersaing di pasar global.

"Kita juga ada Program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, yang merupakan langkah terobosan untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia, dengan meningkatkan aksesibilitas pelatihan bagi masyarakat yang bertempat tinggal cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja," katanya.

Hanif mengaku, dalam bidang ketenagakerjaan, Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai dampak dan tantangan yang harus diantisipasi.  Hingga saat ini, pemerintah terus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu mengikuti perubahan, berdaya saing, dan survive di dunia kerja yang terus berubah. 

Baca juga : Hasilkan Beras Organik Ekspor, Kementan Terapkan Agens Hayati Kendali OPT

"Ada beberapa pekerjaan lama yang hilang, namun diprediksi akan ada pula sekitar 3,7 juta pekerjaan baru yang muncul. Dunia industri akan mengalami disrupsi dan kolaborasi beberapa jenis platform baru. Sehingga, menghasilkan jenis industri baru. Hal ini berdampak pada jenis pekerjaan dalam industri tersebut, " kata Hanif.

Di sisi lain, pemerintah sesungguhnya juga melihat peluang terciptanya lapangan kerja baru pada era Revolusi Industri 4.0, dan telah mengeluarkan kebijakan maupun program agar SDM Indonesia mampu menangkap berbagai peluang tersebut. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.