Ribut-ribut Soal Garuda & Sriwijaya, Kemenaker Pasang Badan

RM.id  Rakyat Merdeka - Tawaran pensiun dini dari manajemen Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat para pekerjanya menjerit. Ternyata, persoalan ini sudah sampai ke meja Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Kementerian Ketenagakerjaan pun bakal pasang badan. Harapannya, kedua belah pihak dapat solusi terbaik.

Asal-muasalnya, persoalan ini terjadi lantaran kinerja Garuda Indonesia tak kunjung membaik selama 2021. Terakhir, BUMN maskapai itu terlilit utang hingga 4,9 miliar dolar AS atau Rp 70 triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut kondisinya sangat berat secara finansial. Ia pun tak segan meminta arahan pemerintah untuk opsi penyelamatan.

Salah satu upaya yang dilakukan, emiten berkode GIAA ini bakal melakukan restrukturisasi, yang mencakup pengurangan jumlah armada pesawat hingga 50 persen. Jika saat ini Garuda memiliki 142 pesawat, ke depan, perseroan mungkin hanya mengoperasikan 70 unit. Selain juga belakangan ini santer kabar bahwa Garuda menawarkan pensiun dini kepada karyawan perusahaan, yang rencananya berlaku Juli 2021.

Baca juga : Setelah Garuda, Kini Giliran Sriwijaya Air Yang Tawarkan Pensiun Dini

Alhasil, manajemen dan serikat pekerja pun adu argumen. Bukan hanya di internal perusahaan, tapi sudah ke ranah publik. Agar tidak semakin panjang, Kemenaker memfasilitasi pertemuan manajemen dan Serikat Pekerja Garuda, sekalian dengan buruh Sriwijaya Air secara terpisah di kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (27/5).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi mengungkapkan, dalam pertemuan kemarin, pihaknya mendorong manajemen Garuda dan Sriwijaya tidak melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," katanya di Jakarta, kemarin.

Baca juga : SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Kemenag Hormati Putusan MA

Sanusi menegaskan, pihaknya berharap, manajemen melakukan komunikasi dan perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai: Sriwijaya Air maupun Garuda Indonesia.

Namun bila perundingan menemui jalan buntu dan PHK menjadi jalan terakhir, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dua hal. Yakni proses PHK secara benar dan hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memikirkan nasib dan masa depan para pekerja yang ter-PHK.

"Jika PHK menjadi jalan terakhir, hak-hak pekerja wajib dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Kita harus pastikan hal tersebut berjalan dengan baik," pesan Sanusi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.