Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Daerah Dalam Mengelola Keuangan Dan Mengendalikan Inflasi

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Sebuah provinsi pesisir, ­misalnya, tidak hanya wilayah administratif, tetapi juga simpul perdagangan dunia dan jalur ­distribusi nasional. Daerah agraris bergantung pada rantai pasok dan harga input global yang fluktuatif. Karena itu, kemampuan membaca ruang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan fiskal. Geopolitik daerah menuntut kepala daerah menjawab pertanyaan mendasar: dari mana barang datang, ke mana uang mengalir, dan bagaimana rakyat bertahan di tengah gelombang globalisasi ekonomi.

Kementerian Dalam ­Negeri, melalui berbagai kebijakan ­pembinaan seperti Surat ­Edaran tentang Belanja Tidak ­Terduga (BTT) untuk pengendalian ­inflasi atau pelatihan manajemen kas daerah, sesungguhnya sedang membangun sistem politik kesejahteraan yang baru—politik yang membina, bukan semata mengawasi. Hanya saja efektivitas kebijakan ini bergantung pada integritas dan kapasitas kepala daerah. Maka tanpa kepemimpinan yang proaktif dan peka terhadap ruang, seluruh pedoman akan berakhir sebagai tumpukan arsip.

Baca juga : Kematangan Diplomasi Presiden Prabowo Subianto Dalam Perdamaian Dunia Di Gaza

Dari itu kepala daerah perlu mengubah cara pandang: dari sekadar pelaksana regulasi menjadi arsitek ekonomi daerahnya sendiri. Bersamaan pula memperkuat koordinasi antarinstansi seperti TPID, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan ­Kemendagri. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen kas dan dashboard fiskal yang hidup, yang memampukan kepala daerah melihat saldo kas, kebutuhan belanja, serta fluktuasi harga secara real-time. ­Kedaulatan fiskal daerah bermula dari kedaulatan atas data. Tanpa data yang hidup, kebijakan hanya menebak masa depan dengan mata tertutup.

Kepala daerah yang membuka data keuangan dan langkah pengendalian harga kepada masyarakat sedang menegakkan keadilan dalam arti Pancasila: menempatkan rakyat sebagai subjek pengawasan, bukan objek pembangunan. Ketika rakyat tahu bagaimana uangnya di­kelola, ketika mereka merasa terlibat dalam perencanaan fiskal, maka jarak antara pemerintah dan masyarakat menyempit. Itulah diplomasi domestik yang sejati—diplomasi antara negara dan warganya, antara kebijakan dan kepercayaan.

Baca juga : Bukti Diplomasi Presiden Prabowo Sebagai Pemimpin Dunia

Kebijakan fiskal yang berpijak pada pemetaan geostrategi akan melahirkan pola pembangunan yang antisipatif, bukan reaktif. Kepala daerah yang memahami geografi tidak menunggu inflasi datang; ia menyiapkan perisai kebijakan sebelum gelombang harga menghantam rakyatnya. Inilah pandangan geopolitik yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, kepala daerah tidak lagi sekadar operator kebijakan, melainkan negarawan juga yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Indonesia membutuhkan kepala daerah yang memahami bahwa setiap keputusan fiskal adalah keputusan moral, setiap angka dalam laporan kas adalah cermin tanggung jawab kepada rakyat, dan setiap kebijakan inflasi adalah pertaruhan atas ­keadilan sosial. Di tengah ­gejolak ekonomi global dan dinamika domestik, pemimpin ­daerah dituntut menjadi geopolitikus kesejahteraan: ­mereka yang bekerja dengan kebijakan, bukan dominasi; dengan ­kearifan, bukan ambisi.

Baca juga : Meritokrasi Dan Politik Dalam Pemerintahan Menuju Indonesia Raya

Dalam makna terdalamnya, mengelola keuangan daerah adalah bagian dari diplomasi kebangsaan yang membangun jembatan antara ideologi dan kesejahteraan, antara cita-cita dan kenyataan. Dan di titik itu, semangat Pancasila dan Asta Cita menemukan bentuk ­nyatanya—bukan di podium, tetapi di meja anggaran, di pasar rakyat, dan di hati setiap pemimpin yang sadar bahwa kedaulatan ekonomi adalah wajah konkret dari kedaulatan bangsa.

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR LEMHANNAS RI 2001-2005.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.