Indonesia Harus Menyikapi Perang Global Bahan Baku Tanah Jarang

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Pancasila mengajarkan ­keadilan sosial dan kedaulatan politik, bahwa kekayaan alam harus meningkatkan martabat ­rakyat, memperkuat kemandirian, dan menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan. Asta Cita menuntut agar ­bangsa ini naik kelas: dari peng­ekspor bahan mentah menjadi pusat teknologi dan per­tahanan. Karena itu, paradigma pem­bangunan mineral “berapa besar kita menambang”, harus diganti menjadi: “berapa besar nilai teknologi yang dapat kita ciptakan”.

Indonesia memerlukan tata ­kelola nasional yang mengintegrasikan pemurnian tanah jarang, riset material, industri magnet permanen, elektronik pertahanan, baterai, superkomputer, dan teknologi energi ­terbarukan. Mineral tidak dibiarkan mengalir keluar sebagai ­material mentah, tetapi dikonversi menjadi lompatan peradaban.

Baca juga : Geopolitik Dan Geostrategi Kepala Pemerintahan Daerah Dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Soalnya dari perspektif geopolitik, pertanyaan strategis berikutnya adalah: bagai­mana Indonesia bersikap dalam persaingan kekuatan besar? ­Jawabannya bukan memilih kubu, tetapi menata kemitraan. Jepang, Korea Selatan, India, Uni Eropa, hingga negara-­negara Teluk dapat menjadi mitra ­litbang dan hilirisasi tanpa ­harus ­mengorbankan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. ­Kebijakan luar negeri bebas aktif memberi Indonesia legitimasi moral untuk mengadvokasi tata kelola mineral kritis yang damai, transparan, dan berkelanjutan.

REE bukan harus menjadi percikan konflik; ia dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi dan stabilitas Indo-Pasifik. Indus­trialisasi tanah jarang tidak boleh mengulang tragedi ­kutukan sumber daya — ke­kayaan yang justru memiskinkan masyarakat lokal, menciptakan ­ketimpangan, dan menghancurkan ekologi.

Baca juga : Lemhannas RI Terus Berkarya Membangun Revolusi Mental Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Berjiwa Pancasila

Keuntungan mineral kritis harus mengalir pada beasiswa teknologi, peningkatan pendidikan daerah, pusat riset material, penciptaan lapangan kerja teknologi tinggi, dan distribusi ekonomi lintas generasi. Tambang yang dikelola dengan nilai Pancasila bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi membangun martabat manusia.

Dan di titik itu, babak sejarah sedang menunggu pilihan Indonesia. Apakah kita hanya akan menjadi pasar dunia, atau pemilik masa depan? Apakah kita kembali jatuh pada pola lama — mengekspor tanah air dan mengimpor masa depan — atau menempuh lompatan se­bagai bangsa produsen teknologi? Sejarah memberikan peringatan, tetapi juga kesempatan. Bila kita diam, maka masa depan akan ditentukan oleh bangsa lain. Tetapi bila kita menata ekosistem mineral kritis dengan keberanian politik, visi peradaban, dan investasi ilmu pengetahuan, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemasok mineral, tetapi pusat teknologi dan kekuatan industri dunia.

Baca juga : Membangun Dunia Kembali Di Tengah Kekosongan Moral

Dunia sedang menulis babak baru perebutan bahan baku yang membentuk wajah peradaban. Indonesia tidak boleh sekadar membaca halaman sejarah. Indo­nesia harus menulisnya — dengan nilai Pancasila sebagai fondasi, Asta Cita sebagai kompas pembangunan, ilmu pengetahuan sebagai senjata peradaban, dan tekad bahwa kesejahteraan rakyat adalah tujuan tertinggi kedaulatan.

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, adalah DIRJEN SOSPOL DEPDAGRI RI 1999-2001 DAN GUBERNUR ­LEMHANNAS RI 2001-2005.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.