Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Ishaq Zubaedi Raqib
RM.id Rakyat Merdeka - Memasuki gerbang abad kedua kebangkitannya, sejujurnya Nahdlatul Ulama (NU) sudah berhasil memproduksi kader yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kelas dan level yang berbeda-beda. Pada setiap jenjang kepemimpinan, sudah tersedia kader-kader mumpuni yang siap menakhodai NU. Dari level anak ranting, ranting, majelis wakil cabang, cabang, cabang istimewa, wilayah, hingga level pengurus besar. Mereka datang susul-menyusul. Meng-atasi jumlah problematika yang dihadapi jemaah dan jam'iyyah.
Lihatlah, pondok pesantren-pondok pesantren di berbagai belahan nusantara, aktif berkegiatan. Entitas yang disebut NU kecil ini, rajin dan aktif, secara terukur dan terencana, berlomba menyiapkan visi masa depan. Ratusan ribu putra-putri kiai, para gus dan ning, bergerak ritmis menyerbu kota-kota metropolis dunia. Kuliah di universitas ternama. Di barat dan di timur. Balik ke pondok, mereka membawa gelar akademik mentereng dan siap mengasuh para santri.
Gelar akademik ini, setengah abad lalu, merupakan sesuatu yang sulit diimpikan apalagi digapai. Saat itu, kiprah kebangsaan kader NU, masih terbatas pada sekumpulan anak-anak kiai. Jika ada di luar itu, jumlahnya tidaklah banyak. KH. Abdul Wahid Hasyim, Subhan ZE, atau KH. Idham Cholid hanyalah contoh. Mereka memimpin NU dengan keunggulan masing-masing. Figur-figur ini menjulang di tengah jemaah yang kebanyakan tumbuh di tataran grassroots. Belum muncul jenis kepemimpinan kolektif, dengan manajemen andal.
Perbedaan Relatif
Kini, di awal abad kedua NU, batas yang membedakan antara kader pusat dan daerah, sudah sangat tipis. Bahkah, untuk kebutuhan dan penugasan tertentu, PBNU harus menurunkan standarnya, agar dapat "mengkalibrasi" ukuran kader yang beredar di daerah, untuk "manggung" di Jakarta. Arus besar tumbuh berkembangnya kader-kader muda NU ini, mulai bermunculan sejak kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid. Visi besar Gus Dur menjelma keran kaderisasi.
KH. A. Hasyim Muzadi, KH. Said Aqil Siradj, KH. Slamet Effendi Yusuf, KH. Masdar F. Mas'udi, KH. Yusuf Muhammad, KH. Fahmi D. Saifuddin, KH. Achmad Badja, KH. Muhyiddin Arubusman, atau KH. Rozy Munir, KH. Musthafa Zuhad, dan KH. Endang Turmudzi, serta nama lain, adalah kader-kader NU yang tumbuh di era PBNU Gus Dur. Atau yang lebih muda seperti Gus Yahya, Gus Ipul, Gus Salam, Gus Yaqut, Gus Rozin, Gus Kikin, dan Nusron Wahid. Perbedaan keunggulan antar mereka amat relatif.
Baca juga : Muktamar ke-35 NU Akan Dibuka Presiden
Atau Cak Imin, Gus Yusuf, Gus Kautsar, Gus Fahrur, Kiai Anza, atau Gus Baha yang saat ini menguasai jagat maya. Atau di lapis lainya seperti Yenny Wahid, Alissa Wahid, Ahmad Zainul Hamdi, Rumadi Ahmad, Ulil Abshar Abdallah, Savic Ali, Abdul Moqsith Ghazali, hingga Ahmad Suaedy, Faishal Aminuddin, Nadirsyah Hosen, atau Ahmad Baso, Imam Jazuli, Cholil Nafis, Gus Faiz, Gus Iqdam dan nama lain. Nama-nama di second layer ini, hampir pasti akan mewarnai perjalanan NU ke depan.
Mereka telah berhasil membangun social capital yang cukup, ilmu keagamaan mendalam, akses beragam, jaringan yang luas, serta daya tawar yang kuat. Visi NU di abad kedua yang lebih adaptif, plus stock kader yang melimpah, harus dibarengi adanya kesadaran bahwa ini adalah peluang bagi upaya pengembangan model kepemimpinan NU masa depan. Tipologi pemimpin NU bayond kelas nasional seperti Kiai Idham Chalid, Subhan ZE atau Gus Dur, hanya lahir di momen-momen tertentu.
Era kelahiran figur-figur yang telah mengalami proses intitusionalisasi itu, suduh berlalu. Oleh sebab itu, kini tidak mudah lagi menemukan standar dan ukuran yang "shoreh dan qoth'ie" yang dapat membedakan keunggulan Gus Yahya atas Gus Rozin. Atau antara Gus Ipul dengan Cak Imin. Atau antara Gus Salam dengan Gus Yusuf. Kiai Imam Jazuli dengan Nusron Wahid. Kiai Ulil dengan Kiai Cholil Nafis. Kiai Moqsith dengan Kiai Dimyati. Tidak ada garis tegas antara sosok-sosok yang kini berada di centrum orbit kepemimpinan NU itu.
Era Kemerdekaan
Setelah era kanabian dan kerasulan yang mengemban misi profetik tertentu, maka kepemimpinan nonprofetik, tidak bisa lagi bertumpu pada hanya satu figur tunggal. Termasuk di organisasi keagamaan seperti NU. Lebih-lebih kepemimpinan tradisional, yang secara kultural bergantung pada otoritas para kiai dan keluarga. Kiai sebagai pengasuh pesantren, secara alamiah akan mentransfer modalitas sosio-kulturalnya kepada dzurriyat-nya. Kepada para gus dan ning atau keluarga dekat.
Bahkan di awal kemerdekaan pun, sosok pemimpin berkapasitas "di atas yang lain", sulit ditemukan. Yang muncul adalah sosok-sosok primus interpares seperti Bung Karno atau Bung Hatta. Kelas dan usia keduanya, masih selevel dengan Sutan Sjahrir, Muhammad Yamin, Tan Malaka, atau Agus Salim. Bung Karno hanya berada "satu" level di antara nama-nama itu. Sehingga saat Bung Hatta bersimpang jalan dengan Bung Karno, kepemimpinan nasional sempat goyah. Sejumlah daerah bergolak.
Baca juga : Jelang Muktamar, Forum Ulama Nahdliyin Gelar Halaqah Refleksi Kepemimpinan PBNU
Tipe sedikit berbeda dengan Bung Karno adalah Soeharto. Tokoh militer yang berkuasa lebih dari tiga dekade ini, berhasil menaikkan derajat leverage politiknya, melampaui tokoh lain di masanya. Tokoh-tokoh militer senior dia kendalikan akses politiknya dan para yunior dia pastikan berada di bawah kendalinya. Semua jenis pergerakan, baik yang terjadi di ranah politik, militer, dunia usaha, orpol, ormas atau ormas keagamaan, haram berada di luar pantauannya. Tak ada tokoh yang boleh dibiarkan menonjol, apalagi sampai melampaui dirinya.
Anda paham nasib para eksponen Petisi 50 semacam Jenderal AH Nasution, Jenderal HR Dharsono, Jenderal M. Jasin, Jenderal Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, Jenderal Mar. Ali Sadikin, Jenderal Kemal Idris, Jenderal Pol. Hoegeng. Atau dari kalangan sipil seperti Burhanuddin Harahap, Moh. Natsir, SK Trimurti, Radjab Ranggasoli, Ir. HM. Sanusi, AM Fatwa, atau Sjafruddin Prawiranegara. Sebelum akhirnya tumbang, dengan cara dan kekuasaannya, Soeharto diketahui mampu "mengatasi" mereka semua.
Kepemimpinan NU
Dalam urusan ini, Soeharto berada dalam satu level kepemimpinan dengan Gus Dur. Sama-sama punya modal yang dapat mengendalikan dan memastikan agenda mereka bisa dieksekusi. Dengan keandalan strategi yang dipilih, Soeharto mampu dalam waktu lama mengkonsolidasi semua perangkat dan aparatus di bawah kekuasaannya. Demikian pula Gus Dur yang memiliki modal lengkap. Ia gemilang bertahan dalam waktu lama mengusai domain hati, pikiran dan elan vital para pendukung, murid dan warga nahdliyin. Bahkan hingga kini.
Gus Dur telah berhasil meletakkan fondasi jam'iyyah lewat terbentuknya pride ke-NU-an dan tradisi keilmuan yang terjaga sanad dan riwayatnya. Ia membuka lebar-lebar jendela pesantren sehingga kiai dan santri bisa dan terbiasa menghirup angin dan udara perubahan yang terjadi di luar sana. Saat inI, sangat mudah ditemukan banyak pesantren membuka diri dan bekerjasama dengan pihak "asing" untuk memperkaya sudut pandang mereka atas dinamika sosial, politik, ekonomi dan budaya.
Narasi umum ini dapat menjelaskan tipe kepemimpinan seperti apa yang boleh dipikirkan untuk mengelola jam'iyyah dan jemaah NU di abad kedua perjalanannya. Mungkin model figur primus interpares jadi salah satu alternatif. Bahwa figur yang berada dalam satu level dan seumuran, dapat dipercaya untuk untuk membentuk satu kepemimpinan kolektif. Model ini sangat penting karena bisa mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Keputusan lahir dari gabungan banyak pemikiran dan sudut pandang, bukan cuma satu orang.
Baca juga : NU Perlu Ambil Peran Dan Tentukan Arah Perubahan
Dengan begitu, maka kekuasaan tidak menumpuk pada satu individu. Risiko penyalahgunaan wewenang dapat dihindari. Sistem ini mengubah pola pikir, dari figur tunggal (superman) menjadi kekuatan kerja bersama (superteam). Nilai kebersamaan dan gotong royong membuat organisasi jadi lebih kuat. Menurut Nurcholish Madjid (Cak Nur), primus interpares adalah konsep kepemimpinan yang menempatkan pemimpin sebagai "orang pertama dari yang setara" atau the first among the equals.
Ketua Umum, tidak punya kekuasaan absolut atas jam'iyyah, melainkan setara dengan anggota pimpinan lain. Keunggulan seorang Ketua Umum, semata-mata karena amanah dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh sesama. Seorang Ketua Umum harus selalu sadar bahwa posisinya tidak membuatnya lebih tinggi secara hakiki dari orang lain. Konsep ini sejalan dengan prinsip musyawarah (syura) yang menentang sikap absolutisme dan otoriter dalam kepemimpinan. Wallahu A'lamu. (*)
Ishaq Zubaedi Raqib
Jurnalis yang terbiasa liputan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
