Zaken Kabinet, Apa Mungkin?

Prof. Tjipta Lesmana

 Sebelumnya 
Jika Anda bertanya: Kenapa begitu? Bukankah UUD 1945 mengatur secara jelas bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden? Maka, Presiden punya kewenangan yang tak tergoyahkan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri? Ya, teorinya memang begitu. Namun, dalam praktek kenegaraan tidak demikian. 

Jangan lupa, Jokowi bisa duduk sebagai RI-1 pada Pemilu 2014 karena dukungan dan bantuan penuh banyak pihak. Ada yang memberikan dukungan “Logistik” sangat kuat, ada juga dukungan expertise, dukungan partai, dukungan pengalaman di bidang pemerintahan dan sebagainya. Setelah memenangkan pertempuran politik pada 2014, apa Jokowi tidak perlu membalas budi mereka? HARUS! Kita orang Timur, Bung!

Maka, semua kalangan sudah tahu di sekeliling Presiden Jokowi terdapat sejumlah orang yang sangat powerful, atau sangat berpengaruh. Mereka inilah yang berperan sangat aktif di belakang layar pemerintahan Jokowi, termasuk siapa yang perlu diangkat sebagai menteri, dan siapa yang harus dicopot demi keberhasilan pemerintahan Jokowi. 

Baca juga : Reshuffle Untuk Citra Pemerintahan Jokowi

Salah satu menteri pilihan Presiden bercerita dengan saya bahwa ia tahu siapa yang tidak senang dengan keberadaannya di kabinet, kemudian menekan Presiden untuk menendangnya pada reshuffle kabinet ke-2. 

Padahal, pada awalnya, hubungan Presiden Jokowi dengan menteri ini SANGAT DEKAT...... Sebaliknya, ada juga menteri (menteri) yang disadari Presiden punya kinerja kurang baik, toh ia tidak berani gegabah mencopotnya karena sang menteri punya backing kuat sekali dari orang tertentu.

Jika mau jujur, kabinet Jokowi sebetulnya tidak bisa dikatakan bagus sekali. Tidak! Soal investasi modal asing, misalnya, Jokowi sebenarnya sudah tahu bahwa prestasi pejabat terkait mengecewakan. Tapi kenapa dibiarkan bercokol terus ? Sepekan yang lalu, Jokowi seperti memuntahkan unek-uneknya tentang kegagalan investasi modal asing di negara kita. 

Baca juga : Ibukota Mau Dipindah? Entar Dulu

Padahal 2,5 tahun yang lalu di depan Presiden Korea Selatan dan para pebinis besar Korea di Seoul, Jokowi dengan bangga mempersilakan pemodal Korea untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia. “Proses izinya cuma 3 jam !” Berani sekali janji Bapak Presiden. Nah, pekan lalu Jokowi ngomel-ngomel. Itu berarti pernyataannya di Seoul 2,5 tahun yang lalu semata-mata atas masukan pembantunya yang ngibul!

Masih pekan lalu, Jokowi menegaskan lima tahun ke depan ia tidak punya beban (politik), karena lima tahun lagi ia tidak bisa ikut pilpres. Secara implisit pernyataan Jokowi mengandung makna ia akan “main bebas” dalam memimpin pemerintahannya yang ke-2, tidak takut tekanan atau pengaruh dari mana pun datangnya. Sekali lagi, “Saya tidak punya beban!” 

Kalau memang begitu, kita mendesak Presiden untuk betul-betul membentuk ZAKEN KABINET’ setelah dilantik MPR pada 20 Oktober 2019. Tolak sistem jatah. Teliti secermatnya setiap calon menteri yang disodorkan Ketua Umum partai-partai politik koalisi. Kalau bisa, anggota DPR tidak didudukkan dalam kabinet. 

Baca juga : Rekonsiliasi, Apa Bisa?

Manfaatkan akademisi kondang untuk meneropong moralitas/integritas calon menteri; tentu sandarkan juga opini KPK. Waktu 4,5 tahun yang lalu, Jokowi sudah mengambil langkah tepat, yaitu minta opini KPK dengan kriteria “tinta warna biru” dan “tinta warna merah” sebelum menyusun kabinetnya. Sayang, sebagian opini KPK ditaati Jokowi, tapi sebagian lagi dibiarkan saja karena pertimbangan politik yang “lebih strategis”. Sebaiknya, mayoritas menteri betul-betul terdiri atas profesional (daripada politisi) plus integritas yang sudah teruji . 

Pesan kita terakhir kepada Presiden Jokowi: JANGAN sekali-sekali dudukkan politisi di kementerian yang sangat strategis terutama di bidang ekonomi/keuangan seperti Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, BUMN, Pertanian, ESDM, Perhubungan dan PUPR. Rawan korupsi, atau besar kemungkinan dijadikan bancakan untuk memperkaya diri atau menyetor ke kas partai! ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.