Moeldoko : Indonesia Punya Sejarah Yang Kurang Bagus

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah organisasi massa Islam telah membentuk panitia pelaksana untuk menggelar Ijtima Ulama III. Rencananya, Ijtima Ulama III juga akan melibatkan tokoh politik. 

Wacana Ijtima Ulama III dilontarkan pertama kali oleh Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Sobri mengatakan, Ijtimak Ulama III digelar untuk merespon dugaan kecurangan pada Pemilu 2019. 

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif membenarkan Ijtima Ulama III dilaksanakan untuk mengevaluasi Pemilihan Presiden 2019. 

Dia mengatakan, para ulama 212 telah bertemu di Hotel Alia, Jakarta. “Insya Allah, dalam waktu dekat, kami akan ada pertemuan, akan undang wartawan untuk jumpa pers,” kata Slamet di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4). 

Menurut Slamet, PA 212 menghimpun laporan dari ulama-ulama di berbagai daerah. Mereka juga menghimpun laporan terkait sikap para jamaah dan santri di daerah. Setelah itu, lanjutnya, mereka sepakat menyelenggarakan ijtima ulama yang ketiga. “Disepakati, langkahnya harus ada pertemuan besar, semacam ijtima ulama, mungkin yang ketiga,” tandas Slamet. 

Baca juga : Mendagri : Indonesia Jadi Teladan Dunia Dalam Demokrasi

Slamet menambahkan, ijtima itu diharapkan bisa menghasilkan satu fatwa yang akan mereka pakai dalam mengambil tindakan selanjutnya, dalam menyikapi Pilpres 2019. Nantinya, menurut Slamet, akan ada perwakilan ulama dari setiap provinsi, seperti dua ijtima sebelumnya. 

Ijtima Ulama sudah pernah digelar dua kali oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama pada 2018. Dua ijtima ulama yang digelar itu, semuanya membahas dukungan dalam Pilpres 2019. Lantas, bagaimana pemaparan GNPF Ulama dan sikap pemerintah terkait hal ini. Berikut penjelasan selengkapnya.

Prabowo Subianto seolah mendengar saran dari Persaudaraan Alumni 212 setelah Pilpres. Bagaimana Anda menyikapinya? 
Saya pikir begini, sekali lagi, kita tidak bisa mengabaikan kepentingan masing-masing. Saya pikir semuanya juga masih fokus kepada penghitungan. Sekali lagi, dorongan dari berbagai kalangan itu sangat bagus dan juga diperlukan. Karena, semua dari kita menginginkan kondisi yang stabil dan aman. 

Adakah kewaspadaan pemerintah dalam menyikapinya? 
Kami juga mewaspadai bilamana nantinya ada sebuah upaya, dalam hal ini gerakan yang ingin memanfaatkan situasi atau rasa ketidakpuasan itu, dialirkan menjadi sebuah gerakan. Hal ini juga kami harus mempersiapkan dengan baik, karena kami harus ingat bahwa Indonesia memiliki sejarah yang kurang bagus. 

Maksudnya? 
Peristiwa Trisakti itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Jangan nanti ada upaya-upaya yang memanfaatkan situasi ini dengan cara-cara seperti itu. Kita semua pasti memahaminya. Kalau ada cara-cara bagaimana menciptakan sebuah trigger, bisa diantisipasi dengan baik dan seterusnya. Oleh karena itu, kami siap menghadapi situasi seperti itu. 

Baca juga : Indra Sjafri Yakin Ezra Walian Mampu

Adakah indikasi yang tidak puas mempersiapkan gerakan? 
Kalau indikasinya, kami ikuti dari waktu ke waktu, bahwa situasi seperti itu bisa saja diciptakan. Saya harus tegas mengatakan itu. Untuk itu, saya juga mengimbau jangan mencoba-coba untuk membuat cara-cara seperti itu. Pasalnya, akan banyak merugikan masyarakat. Kita harus menyelesaikan dengan cara-cara kesatria, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. 

Hal ini perlu Anda sampaikan dengan maksud apa? 
Agar kita semua kembali kepada terciptanya sebuah kondisi yang semua dari kita bisa menikmati dengan baik. 

Adakah Ijtima Ulama III menggunakan isu kecurangan sebagai indikasi gerakan tersebut? 
Iya, bisa ke arah situ. Karena apa, persoalan kecurangan itu selalu dihembuskan. Terstruktur, sistematis, masif, dan ada satu lagi, yang luar biasa. 

Menurut Anda, Ijtima Ulama III perlu dihentikan? 
Menurut saya, ini sebuah upaya yang harus kita hentikan. Tidak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas. 
Kalaupun ada kekurangan yang dilakukan, atau ketidaksengajaan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu karena dengan segala keterbatasannya, maka selesaikan saja dengan cara-cara yang konstitusional. Apa urusannya Ijtima Ulama. Urusan politik kok dicampuradukkan, sehingga membingungkan Masyarakat 

Sebaiknya, Ijtima Ulama III tidak perlu digelar? 
Dalam situasi seperti sekarang ini, masyarakat membutuhkan suasana yang nyaman. Jangan menciptakan suasana yang menakuti masyarakat. 

Baca juga : RAJA JULI ANTONI : Konteksnya Rekonsiliasi, Bukan Merayu-rayu Lho

Terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo, seperti apa konsepnya? 
Itu nanti akan ketemu momentumnya. Kami tidak bisa memaksa. Kami tidak bisa menentukan waktu, karena masing-masing masih memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Tapi, sangat bagus karena berbagai kelompok masyarakat mendorong agar ada sebuah upaya sungguh-sungguh ke arah sana. Pada dasarnya, dari pihak Pak Jokowi kapan pun beliau menginisiasi untuk terjadinya sebuah hubungan yang harmonis kembali. Tapi sekali lagi, dari pihak Pak Jokowi berkeyakinan akan ada momentum pertemuan. 

Apakah pertemuan ini setelah 22 Mei? 
Sangat mungkin setelah 22 Mei. Bisa juga sekaligus Idul Fitri. Atau, bisa saat kebetulan menjelang Idul Fitri. Akan ketemu momentumnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.