RAJA JULI ANTONI : Konteksnya Rekonsiliasi, Bukan Merayu-rayu Lho

RM.id  Rakyat Merdeka - Selain PAN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin membuka pintu untuk Partai Demokrat (PD) bergabung. Peluang itu, dinilai cukup besar, mengingat komunikasi Jokowi dengan pimpinan PD cukup baik.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menyatakan, memang saat ini rekapitulasi masih dilakukan KPU, meski mayoritas hitung cepat lembaga survei memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Namun, kubu pasangan nomor urut 01 itu, membuka pintu bagi koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ingin merapat bersama koalisi Jokowi.

Soal kemungkinan Demokrat bergabung, TKN Jokowi menegaskan memberikan sambutan positif bila wacana tersebut terealisasi. Karding menyatakan, pihaknya menyambut baik partai-partai Koalisi Adil dan Makmur yang mau bergabung bersama.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin menyatakan, partainya saat ini masih konsisten berada di barisan oposisi, bersama koalisi partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 02.

Menurut Amir, meski hasil hitung cepat semua lembaga dan hitung sementara KPU menunjukkan keunggulan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf, namun Demokrat tetap taat azas. Oleh karena itu, Demokrat masih tetap menunggu pengumuman resmi KPU terkait pemenang Pilpres 2019. Setelah pemenang Pilpres sudah secara resmi diumumkan KPU, barulah Demokrat memutuskan arah koalisi.

Baca juga : RAJA JULI ANTONI: Ibarat Air Dan Minyak, Tidak Bisa Disatukan

Lantas, apakah ini merupakan upaya TKN untuk merayu Demokrat supaya bergabung, mengingat sebelumnya ada informasi yang menyatakan PD membuka peluang untuk bergabung. Apakah sudah ada pembicaraan antara TKN dengan Demokrat mengenai hal ini? Bagaimana pula respons PD menanggapi rayuan tersebut? Berikut penuturan lengkapnya.

TKN membuka peluang bagi Demokrat untuk bergabung. Pihak Demokrat menyatakan tetap di koalisi Prabowo-Sandi sampai hasil KPU keluar... 
Ya, sama saja. Soal apakah nanti anggota koalisi Pak Jokowi ini akan bertambah partainya, itu nanti diserahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, sebagai orang yang menerima mandat dari rakyat. Jadi kalau sekarang ada komunikasi politik, Pak Zul ketemu, Pak SBY mengucapkan sesuatu, itu mesti dipandang sebagai langkah rekonsiliasi saya kira. 

Rekonsiliasi? 
Iya, setelah ada pembelahan rakyat karena isu-isu yang keras pada masa Pemilu. Makanya, harus ada hal-hal positif yang dilakukan, dalam hal ini pertemuan para elite politik. 

Apakah akan berujung kepada koalisi, pembagian kabinet? 
Itu saya kira masih jauh dari diputuskan ya. Sekali lagi, keputusan itu, kalau kami menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Sebagai orang yang menerima mandat dari rakyat, beliau yang akan memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa ini. 

Apakah ada pembicaraan yang mengarah ke sana? 
Belum ada, karena saya kira, semuanya akan menunggu pengumuman dari KPU. Secara konstitusi, real count itu memang yang akan menjadi penanda bahwa kita memiliki presiden terpilih. Meskipun haqul yakin, kami tahu, Pak Jokowi sudah menang. Karena, kami percaya dengan hasil quick count yang ada saat ini. 

Baca juga : JHONNY G. PLATE : Tak Perlu TPF, Pemilu Sudah Berjalan Baik

Pihak Anda juga menggelar quick count? 
Iya, quick count yang kami kumpulkan juga, hasilnya sama dengan yang dilakukan berbagai lembaga survei. 

Di sisi lain, partai-partai di kubu 02 juga belum pasti akan bubar. Mungkin saja mereka akan berkoalisi lagi sebagai oposisi... 
Kami tidak tahu juga mereka akan gabung lagi atau tidak. Sekali lagi, kami akan menyerahkannya kepada Pak Jokowi, beliau yang paham, apakah cukup dengan partai yang ada saat ini, atau butuh tambahan lain, sehingga semuanya bisa bergabung membangun bangsa. 

Apakah ini upaya untuk menggoda Demokrat agar bergabung ke koalisi Jokowi? 
Saya kira, ajakan itu tidak untuk merayu mereka supaya bergabung. Konteksnya saya kira belum ke arah sana ya. Dalam konteks bahwa pertemuan-pertamuan para elite ini menjadi penting, karena sebagai upaya rekonsiliasi seperti yang saya katakan tadi. 

Jika Demokrat jadi bergabung, posisinya bagaimana? 
Sekali lagi, itu hak prerogatif Pak Jokowi, tak perlu kami ganggu gugat, dan tak perlu dikasih saran juga beliau pasti sudah tahu bagaimana memutuskan postur kabinetnya seperti apa. Apakah orang-orangnya cukup dari partai yang ada, atau harus nambah dan sebagainya, itu semuanya kami serahkan ke Pak Jokowi. Kami sekarang fokus saja untuk mengawasi C1, sampai nanti pada saatnya KPU mengumumkan hasilnya. 

Apakah semua anggota koalisi sudah pasti tidak keberatan? 
Saya tidak bisa atas nama TKN menjawab pertanyaan ini. Saya bisanya atas nama PSI (Partai Solidaritas Indonesia) menjawabnya. Tapi saya kira, kalau membaca pernyataan kawan-kawan TKN lain, saya kira arahnya ke situ. Memang harus diserahkan kepada Pak Jokowi. 

Baca juga : HARIS AZHAR : Petunjuk Di Sosmed Banyak, Tinggal Diolah

PSI sudah pasti menyerahkannya ke Jokowi? 
Iya, kalau kami pasti. Karena jabatan itu mandat kepada beliau. Pembentukan kabinet hak prerogatif Presiden. Siapa yang paling cocok untuk menjadi pembantu beliau, apakah perlu dukungan partai yang sekarang atau butuh dari partai lain, itu semua Presiden yang bisa menentukan. Semuanya tergantung Pak Jokowi. 

Selain Demokrat, PAN juga dikabarkan berpeluang bergabung. Partai anggota koalisi sudah setuju?
Belum tahu, karena belum ada pembicaraan formal ke arah sana. Tapi saya rasa, tidak akan ada keberatan. Karena sekali lagi, itu haknya Pak Jokowi. Kami hormati orang yang sudah kami dukung, dan kami perjuangkan untuk menang. [NDA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.