HARIS AZHAR : Petunjuk Di Sosmed Banyak, Tinggal Diolah

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengusulkan pembentukan komisi atau tim independen untuk mencari fakta dugaan kecurangan pemilu. Haris mengklaim telah mengusulkan hal tersebut jauh hari, karena menganggap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak mampu bekerja sendirian.

Menurutnya, tim pencari fakta bisa dibentuk dari sejumlah komisi yang relevan dengan permasalahan yang ada, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim Pencari Fakta (TPF) ini diharapkan bisa membuktikan dan menunjukkan akar permasalahan kepada masyarakat. Agar, setelah Pemilu, pemimpin terpilih bisa mendapat legitimas publik.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan KASN menolak untuk bergabung andai TPF benar-benar dibentuk. Mereka menilai, penanganan dugaan kecurangan pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu.

Baca juga : DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK : Gambaran Nyata Ada Kecurangan Pemilu

Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiga Uno, Sudirman Said sepakat dengan pembentukan TPF. Pihaknya pun mendorong masyarakat sipil mengonsolidasikannya.

Sudirman menilai, usul Haris tergolong wajar, mengingat maraknya dugaan kecurangan di berbagai daerah. Menurut Sudirman, sejauh ini BPN sudah mengumpulkan banyak bukti kecurangan di berbagai daerah.

Sebetulnya apa alasan Haris Azhar mengusulkan dibetuknya tim tersebut? Apakah dia memang menemukan indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif? Bagaimana pula pandangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengenai usulan ini? Berikut penuturan lengkapnya.

Kenapa Anda mengusulkan pembentukan tim untuk mencari fakta dugaan kecurangan Pemilu? 
Permasalahan semakin rumit. Ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 90 orang yang meninggal, ada banyak surat suara tercoblos, C1 yang tertukar, sistem online yang ngedrop dan lain sebagainya. Melihat banyak masalah yang muncul ini, saya berpendapat, penyelenggara pemilu perlu di-back up oleh tim yang ajeg, biar semuanya bisa diselesaikan.

Baca juga : FRITZ EDWARD SIREGAR : Masih Boleh PSU Sampai 27 April

Kapan mengusulkannya? 
Saya sebenarnya sudah mengusulkan pembentukan TPF ini sebelum Pemilu. Waktu itu, saya merespons soal aparatur sipil negara (ASN) dan polisi ramai di media sosial (sosmed). Terus ada pertanyaan, ramai di sosmed begini terus bagaimana. Saya bilang harus dijemput, jangan menunggu laporan.
Itu sejarah munculnya usulan tersebut, karena waktu itu beberapa Komisi bilang, kalau ada yang lapor akan kami tangani. Menurut saya, mestinya jangan menunggu laporan. Mestinya jemput bola biar bisa diselesaikan. Karena, petunjuk di sosmed itu sudah banyak, tinggal diolah, ditelusuri, kerja bareng saja Ombudsman dan komisi-komisi negara. 

Hanya itu alasannya? 
Nah, begitu Pemilu, semakin tampak indikasi kekacauan-kekacauan itu. Saya sebetulnya lebih termotivasi lagi memperkuat usulan itu, ketika ada hampir 100 orang petugas KPPS meninggal. Mereka diduga kelelahan menangani Pemilu Serentak. 

Hampir 100 orang meninggal itu, pertanda apa? 
Ini berarti levelnya masalahnya sudah serius. Masak dalam hitungan jam, bisa ada seratusan orang meninggal. Katanya ini pesta demokrasi, masak bisa sampai begitu. 
Ada yang bilang, mereka pahlawan demokrasi segala macam, tetapi jangan dihilangkan dong ada yang meninggal. Kok, cuma mereka yang dibilang pahlawan demokrasi. Kan ada juga itu yang ngangkat-ngangkat, mengalami berbagai kesulitan saat ngirim surat suara. Pas mereka meninggal, kok tidak ada yang memberi gelar pahlawan. Iya kan. 

Substansi usulan Anda apa sih? 
Saya bukannya mau cari apresiasi untuk itu, tapi ayo kita bongkar apa yang salah di penyelenggaraan kemarin. Mari kita cari tahu semua permasalahannya, sehingga kita tahu kenapa bisa sampai seperti itu. Jangan diskriminatif bongkarnya. Kita bongkar secara keseluruhan. Ada yang meninggal, ada yang dicurangi, ada yang apa dan lain sebagainya. 

Baca juga : Andi Nurpati : Pileg Dan Pilpres Dipisah Saja...

Tapi, untuk menyelesaikan masalah Pemilu, sudah ada mekanismenya, seperti melalui Bawaslu, DKPP, MK dan Gakkumdu... 
Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu cuma mengurusi teknis penyelenggaraan, kasus per kasus. Mereka tak bisa memotret secara keseluruhan masalahnya. Mereka tidak akan bisa melihat seperti apa nih gambarnya. 

Jika tim itu dibentuk, apa yang akan dikerjakan Bawaslu dan DKPP? 
Bawaslu dan DKPP biar saja jalan terus, kasus per kasus. Saya lagu cari fakta-faktanya untuk di-drafkan. Bisa tukaran info dengan Bawaslu, tenang saja, tak usah khawatir akan bentrok dan semacamnya. 

Banyak yang mengamati Pemilu seperti BPN Prabowo-Sandi dan para pemerhati Pemilu. Tinggal disalurkan menggunakan mekanisme yang ada... 
Beda dong, mereka itu kan partisipan. Kami melakukan itu buat masyarakat, bukan untuk kepentingan 01 atau 02. Kami pro 007. 

Tadi Anda bilang, makin termotivasi karena banyak petugas yang meninggal. Itu kan bukan kecurangan Pemilu... 
Iya memang, tapi itu juga bagian dari buruknya proses penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Bahkan ini sebetulnya menunjukkan, masalahnya lebih gawat lagi. Kalau ada kecurangan itu wajar. Bukannya saya memaklumi atau menerima adanya kecurangan, tapi dalam Pemilu hal semacam itu bisa terjadi. 
Tapi, ini ada sekitar 100 orang yang meninggal, diduga gara-gara sistem penyelenggaraan Pemilu. Ini sistem apa sampai makan korban begitu. Bahkan, ini bisa jadi pukulan balik, karena orang bisa jadi makin males nyoblos karena khawatir nanti ada yang meninggal lagi. [NDA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.