Ade Irfan Pulungan,Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin: Bawaslu Terlalu Cepat Menyampaikan Ke Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Polemik terkait aksi reuni Persaudaraan Alumni 212 kini bergeser. Kalau sebelumnya yang ramai dibicarakan terkait  jumlah massa aksi, kini kontroversi bergeser pada dugaan adanya pelanggaran kampanye di acara tersebut. 

Berikut ini pernyataan Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan bersama Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Puadi, terkait dugaan adanya pelanggaran kampanye di acara tersebut.

Bawaslu menyatakan belum ada dugaan pelanggaran di acara reuni 212 kemarin. Apa tanggapan Anda?
Pertama apakah Bawaslu sudah jadi keputusan apa belum. Kan yang beredar itu adalah statmen dari komi¬sionernya enggak lama setelah aksi itu. Dia sampaikan hanya memantau di televisi tidak ada pelanggaran. Kan mereka belum mendapatkan secara materiil hasil investigasi, atau bukti-bukti di lapangan yang dilakukan oleh Bawaslu DKI.

Mereka kan ngasih instruksi kepada Bawaslu DKI dan jajarannya hingga ke tingkat bawah, untuk mengawasi acara Reuni 212 kemarin itu kan. Tapi kan laporannya belum ada, statment-nya sudah keluar. Nah itu kan lucu, itu kan jadi bertentangan. Mengingat mereka belum dapat secara rinci lapo¬ran teman-teman Bawaslu DKI, yang mengerahkan panwas dari tingkat kecamatan hingga kelurahan. Tapi pernyataannya sudah keluar.

Baca juga : Noegroho Djajjajoesman,Pembina Gerakan Relawan Rakyat Adil Dan Makmur (Gerram) : Saya Yakin Pemerintah Menyadari Pesan 212

Bawaslu DKI juga menyatakan belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran? 
Kan masih belum ada pelanggaran, masih kata ‘belum ada’ kan. Kan sejauh mana personel yang dikerahkan oleh Bawaslu DKI ini, mampu mencermati seluruh rangkaian aktivitas yang terjadi dalam acara kemarin. Misalnya mereka hanya mengawasi di halaman Monas, hanya fokus di situ. Mungkin secara umum, secara garis besar mungkin iya.

Di tempat-tempat lain kan belum tentu tidak ada. Katanya kan panjang ekornya, hingga ke beberapa titik. Sepanjang Jalan Thamrin, sepanjang Jalan Medan Merdeka, sepanjang Jalan Gunung Sahari, terus Jalan Harmoni, kan kejadian di ekor-ekornya belum tentu tahu semua. Itu yang sebenarnya terlalu cepat, kalau Bawaslu sebagai wasit menyampai-kan ke publik.

Kenapa terlalu cepat?
Itu seolah-olah sudah memblok, orang tidak boleh melapor, karena tidak ada pelanggaran. Itu kan enggak boleh begitu. Bisa saja nanti ditemukan oleh siapapun kelompok masyarakat, kita kan enggak tahu ditemukannya kapan. Bisa jadi tiga hari lagi ada laporan, oh itu ada pe-langgaran di sini, yang melakukan peserta reuni, yang dilakukan begini.

Bawaslu kan masih menunggu juga laporan dari masyarakat?
Justru itu, jangan mengeluarkan statment dulu. Tunggu dulu sampai batas waktu yang ada supaya clear. Tunggu dulu dong batas waktu itu, terus mereka rapat dan ambil keputusan, baru sampaikan ke publik. Harusnya begitu mekanismenya. Jangan tiba-tiba langsung keluarkan statmen. Sekarang beredar profil suaminya Bu Dewi kan? Itu kan karena orang meng¬kait-kaitkan. Kami sangat menyesalkan pernyatan itu, dia kan petugas pemilu. 

Baca juga : Maman Imanulhaq, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin : Aksi Reuni 212 Dinodai Hate Speech Habib Bahar

Kalau timses Jokowi-Ma’ruf menemukan adanya dugaan pelang-garan di acara tersebut enggak?
Sejauh ini ada beberapa indikasi pelanggaran yang kami temukan. Pertama adanya nyanyian lagu-lagu di situ juga ada nyanyian kan presiden bohong. Kedua, nyanyian dan teriakan ganti presiden dan pernyataan dari Habib Rizieq sendiri. 

Justru saya melihatnya sangat tendensius, karena sudah mengatakan mengarahkan memilih presiden dari ijtima ulama kan. Nah itu kan jelas sebuah ajakan seruan. Apakah itu bukan kategori kampanye?

Nah yang kedua lagu-lagu yang didengarkan di situ. Apakah bukan sebuah bentuk mengandung unsur penghinaan ataupun SARA kan mencela gitu. Kenapa itu terjadi lagu itu, itu terjadi proses pembiaran dari panitianya. Ini yang kami aneh juga. Padahal sudah diingatkan tentang tata caranya kalaupun mau melakukan reuni tidak boleh melakukan orasi yang sifatnya mengandung unsur SARA.

Apalagi dugaan kecurangan lainnya?
Ketiga, saya juga melihat orasi yang disampaikan ustaz Tengku Zulkarnaen. Ya kan, itu kan artinya menafikan juga memberikan pro-vokasi juga, dia bilang jalan tol dulu zaman Belanda, itu kan dia mencoba untuk menyampaikan kepada publik Presiden Jokowi itu tidak lebih baik, itu kan memberikan semacam pengaruh kepada yang hadir di situ dalam hal ini 

Baca juga : Imam Nahrarawi Menpora: Tak Ada Sedikit Pun Niat Untuk Menjebak

Presiden Jokowi tidak lebih baik. Aida kalimat yang implisit lah dari sebuah pernyataan Tengku Zulkarnaen.  Padahal kita ketahui bersama apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini itu banyak dirasakan masyarakat di daerah-daerah. Pembangunan insfrastruktur.

Apakah tim akan segera melaporkan dugaan ini?
Tidak, kami akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Intinya kami akan mencari sebanyak mungkin apa yang menjadi pelanggaran. Apakah itu pelanggaran pemilu ataupun pelanggaran lainnya. [NDA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.