Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Terkait Pemulangan Pelajar Dari Selandia Baru
Sistem Pengawasan Internal Beasiswa Otsus Papua Perlu Diperketat
Minggu, 1 Mei 2022 08:19 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) Papua jadi sorotan. Di tengah polemik terkait pemulangan para pelajar asal Papua penerima beasiswa Otonomi Khusus dari berbagai negara di luar negeri.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Theo Litaay menekankan pentingnya sistem pengawasan internal beasiswa.
“Perlu sistem pengawasan internal beasiswa yang ketat, pembenahan pendataan siswa serta penanganan masalah internal yang selama ini meliputi penyelenggaraan beasiswa Otsus Papua,” ujar Theo Litaay dalam Webinar Special Peace Dialogue (SEPEDA) kedua, Jumat (29/4), dikutip dari keterangan tertulis KBRI Wellington, Selandia Barui.
Dalam webinar ini, Koordinator Fungsi Politik KBRI Wellington Indah Nuria menyampaikan, guliran pemulangan para pelajar di Selandia Baru, berawal dari surat Badan Pengembangan Sumber Daya Mabusi (BPSDM) Papua tertanggal 17 Desember 2021 kepada 42 pelajar penerima beasiswa asal Papua tentang penghentian beasiswa per 31 Desember 2021.
Baca juga : Bamsoet: Bangun Kerukunan Umat Beragama Harus Jadi Upaya Berkesinambungan
Ddiskusi yang bertajuk “Beasiswa bagi Papua: Membangun Negeri dari Timur Indonesia” diadakan oleh Foreign Policy Community Indonesia(FPCI) chapter Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Diskusi tersebut menghadirkan Direktur LPDP Dwi Larso; Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Theo Litaay, Indah Nuria Savitri, Koordinator Fungsi Politik KBRI Wellington. Aisha Kusumasomatri, Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia hadir sebagai moderator.
Dalam webinar ini, narasumber dari KBRI Wellington menyampaikan, guliran pemulangan para pelajar di Selandia Baru, merupakan hasil evaluasi yang diselenggarakan BPSDM dengan berpegang pada hasil evaluasi akademis, durasi menjalankan pendidikan dan disiplin para siswa.
Selain itu, KBRI telah menemui berbagai pihak di dalam negeri maupun Selandia Baru termasuk Kementerian/Lembaga terkait, Kemlu serta Imigrasi Selandia Baru, Koordinator Pelajar, para pelajar, parlemen dan lainnya.
Baca juga : Lippo Sediakan Fasilitas Pengolahan Limbah Air Bekas Pakai
Disampaikan pula permasalahan dan berbagai tantangan yang dihadapi termasuk proses seleksi, penentuan jurusan yang mismatch, mekanisme penyaluran dana, evaluasi dan pengawasan dan koordinasi yang kurang dengan pihak terkait.
Direktur LPDP menyampaikan pelaksanaan beasiswa LPDP yang selama ini sukses menyalurkan beasiswa ke pelajar terbaik di Indonesia, termasuk yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat.
Disampaikan pula bahwa terdapat peningkatan pendaftar beasiswa LPDP sebanyak 300% di Papua dan Papua Barat di tahun 2022 maupun berbagai program afirmasi.
Sementara wakil Kantor Staf Presiden menyoroti narasi keliru yang kerap menghubungkan masalah beasiswa dengan implementasi kebijakan otonomi khusus yang baru.
Baca juga : Paloh Tak Setuju Reshuffle
Pada sesi diskusi, sejumlah peserta yang berasal dari Papua menyatakan bahwa kendala terbesar yang dihadapi di lapangan antara lain proses seleksi yang tidak komprehensif dan dirasa belum merata; kesempatan untuk mendapat beasiswa; dan sistem pendidikan di Papua yang perlu terus diperkuat dan dibenahi.***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya