Dewan Minta Anies Mutakhirkan Data Kependudukan

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan melanjutkan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan (GISA) yang diluncurkan tahun lalu. Yakni, pemutakhiran data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Darussalam mengatakan data kependudukan berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Apalagi, sebelumnya Anies mengeluhkan kurang lengkapnya data administrasi kependudukan menjadi kendala dalam melayani kebutuhan warga.

“Saya hanya mengulang ucapan Pak Gubernur tahun lalu. Dia bilang, kelengkapan data administrasi kependudukan itu sangat penting. Supaya pemerintah mudah menunaikan kewajiban bagi warga," kata Darussalam saat dihubungi, Selasa (11/6).

Menurutnya, data kependudukan juga nantinya akan digabungkan dengan peta wilayah. Sehingga, keinginan Gubernur untuk program one map, one data, one policy bisa terwujud.

Baca juga : Minta Koalisi Dibubarkan, Demokrat Dikeroyok

Dia menambahkan, memutakhirkan data kependudukan berarti juga mendata pendatang baru.

“Kalau mendata pendatang baru tidak dilakukan bagaimana bisa mewujudkan program ini. Jadi gubernur jangan asal populis dalam membuat kebijakan. Harus konsisten. Dulu meminta SKPD dan warganya tertib administrasi kependudukan. Sekarang malah berbuat sebaliknya,” tegasnya.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan operasi yustisi jangan dimaknai melarang pendatang baru ke Jakarta. Tetapi merupakan langkah antisipasi risiko masalah timbul. Menurutnya, atas dasar itu, ia berharap Pemprov DKI tak memberi ruang bagi warga luar yang tidak memiliki keterampilan hingga tempat tinggal yang jelas ketika datang ke Jakarta pasca lebaran.

Larangan terhadap pendatang yang tidak memiliki keterampilan atau tempat tinggal yang jelas, kata dia untuk mengantisipasi dampak negatif bagi ibu kota Republik Indonesia ini.

Baca juga : Gerbang Tol Dibebaskan Jika Terjadi Penumpukan

Beberapa dampak negatif dari pendatang yang tidak memiliki keterampilan dan tempat tinggal yang jelas di antaranya adalah kemunculan pemukiman kumuh, penyandang kesejahteraan sosial, dan kriminalitas.

"Kalau mereka tidak punya pekerjaan bahkan tempat tinggal, apalagi yang mau meraka lakukan? mau tidak mau, pasti paling mudah melakukan tindakan kriminal," ujarnya.

Nirwono mengaku belum pernah mendengar antisipasi apa yang dilakukan pemprov saat ini terhadap pendatang. "Jadi tidak hanya sekedar operasi yustisi, tapi strategi apa yang akan dilakukan oleh pemprov DKI dalam antisipasi arus urbanisasi yang akan datang. Nah ini di sini yang perlu ketegasan dari seorang gubernur," ujar Nirwono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak akan menggelar Operasi Yustisi bagi pendatang di Jakarta. Baginya, permasalahan kependudukan, seperti pemukiman kumuh, dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga : Mulai Belanja, MU Rekrut Darah Muda

"Biasa, kan kalau warga datang harus melapor pada RT, RW kemudian kalau tinggal lebih dari 24 jam harus lapor. Prosesnya harus seperti itu saja. Jadi bukan operasi di terminal terminal, operasi di stasiun, bukan seperti itu, tapi sifatnya melayani bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kependudukan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/5). [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.