Minta Koalisi Dibubarkan, Demokrat Dikeroyok

RM.id  Rakyat Merdeka - Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik bikin heboh. Dia meminta koalisi pilpres Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi dibubarkan. 01 dan 02 menolaknya. Demokrat dikeroyok.

Ide pembubaran koalisi pilpres ditulis Rachland dalam akun Twitternya @RahlanNashidik pada Minggu (9/6) pagi.

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland.

Satu jam kemudian, dia juga mengusulkan hal yang sama kepada Jokowi. "Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," ujarnya.

Menurut dia, dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk menteri di kabinetnya. Penunjukan ini, bisa didasarkan atas pertimbangan presiden dengan ukuran jasa partai selama masa kampanye. Maka membubarkan koalisi, tak akan banyak berpengaruh.

“Sekali lagi, Pak @jokowi dan pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai,” tambah Rachland.

Baca juga : Masyarakat Diminta Tak Sebarkan Video Kerusuhan

Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sodik Mudjahid menilai,  usulan itu hanya akal-akalan Demokrat untuk lepas dari koalisi. Dengan begitu, Demokrat dapat keluar dari koalisi 02, dan masuk koalisi 01.

"Dengan usulan itu, Partai Demokrat bisa dengan leluasa tanpa ada yang kritik dan yang mempermasalahkan keluar-masuk ke eks koalisi 02 01," ujarnya.

Menurut Sodik, rekonsiliasi politik pasca pilpres 2019 tidak harus dilakukan dengan membubarkan koalisi. Koalisi bukan berarti memelihara permusuhan atau perpecahan di antara kubu 01 dan kubu 02.

Juru Bicara BPN lainnya, Andre Rosiade lebih tegas lagi. Dia mensinyalir partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah sangat berharap mendapat kursi menteri dari 01.

"Mungkin udah kebelet kali pengen gabung sebelah (kubu Jokowi), biar dapat jabatan menteri kali ya," sindir Andre saat dihubungi, kemarin malam.

Politikus Partai Gerindra ini mempersilakan bila Demokrat mau hengkang dari koalisi Prabowo-Sandi. BPN takkan menahan Demokrat tetap bergabung. "Silakan kalau mau keluar. Jangan malah mengganggu kami dari dalam," katanya.

Baca juga : Demokrat Pilih Jokowi, Oposisi Apa Netral Lagi?

Andre menegaskan, koalisi Adil Makmur masih solid. Dia meyakini semua parpol koalisinya akan dengan legowo melepas Partai Demokrat pergi jika memang itu langkah yang diambil. Mengingat bergabung dalam sebuah koalisi didasarkan pada kesadaran dan kerelaan.

Senada dengan BPN, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf juga menyerang Demokrat. Wakil Ketua TKN Arsul Sani menilai tidak tepat usulan pembubaran koalisi ditujukan kepada koalisi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Kalau mau diajukan kepada koalisi partai yang usung paslon 02, silakan saja. Tapi tidak usah menganjurkan hal itu kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Anggota Komisi III DPR itu menilai wajar bila partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi dibubarkan. Sebab, secara politis sudah selesai, karena mereka kalah dalam pilpres. Kemudian, secara faktual di antara anggotanya sudah pada berantem sendiri. "Paling tidak antara Partai Demokrat  dengan Gerindra sebagai kepala gerbong," jelas Arsul.

Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menilai usulan pembubaran dua kubu koalisi tidak perlu dilakukan. Menurutnya, saat SBY menang di pemilu 2009 tak ada pembubaran koalisi partai. Bahkan saat itu, SBY mempererat dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga tidak dibubarkan," katanya dihubungi Rakyat Merdeka, semalam.

Baca juga : Soal Tiket Pesawat, Pemerintah Kurang Kreatif

Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, kata Ace, bukan karena koalisi partai. Tapi, tergantung pada elit partainya.

Politikus Partai Golkar itu mengungkap, saat ini para elite politik belum bisa menerima kekalahan pilpres dengan baik. Bahkan, kata dia, ada elite yang lantas memprovokasi rakyatnya. Padahal, masyarakat kini telah kembali bersatu tanpa ada kubu-kubuan.

"Yang belum siap justru para elitenya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," ucapnya. (QAR)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.