Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Ketua MUI Baros Beri Pesan Sejuk Di Sosialisasi PNM Mekaar
- Dipolisikan Nurul Ghufron, Ketua Dewas: Kami Sama Sekali Nggak Takut!
- KPK Lelang 2 Mobil Jeep Cherokee Milik Eks Walkot Bekasi Rahmat Effendi
- Gempa Terkini Magnitudo 5,3 Guncang Papua, Getaran Terasa Hingga Mamberamo Raya
- TPPU SYL, KPK Sita Mobil Mercy Sprinter Dan New Jimny
Berpotensi Bikin Tekor APBD
PSI Tolak Pembangunan ITF Pakai Duit Investor
Selasa, 24 Mei 2022 20:33 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menolak rencana pembiayaan proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) oleh pihak ketiga atau investor. Sebab pembiayaan oleh pihak ketiga itu justru akan membuat Pemprov DKI Jakarta rugi.
“Karena investor akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, kita akan rugi,” kata anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini dalam Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Baca juga : Horor, Makin Banyak Yang Tak Pakai Masker
Kerjasama investasi biaya pembangunan ITF sebesar Rp 5 triliun itu, kata dia, dapat membuat tipping fee tersebut berlangsung dalam kurun waktu 20-30 tahun sesuai dengan batas waktu yang dimungkinkan dalam perjanjian di Indonesia.
Justin menerangkan, jika saat ini Jakarta memproduksi 8.000 ton sampah tiap harinya dan 1 tonnya ditarik tipping fee sebesar Rp 500 ribu. Maka setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta harus membayar setidaknya Rp 1,4 triliun kepada investor sebagai biaya pengelolaan sampah.
Baca juga : Gatot Tolak Pinangan Partai Din
“Kalau perjanjiannya jangka panjang hingga 25 tahun, maka akan lebih dari Rp 25 triliun yang harus digelontorkan ke investor. Itu pun dengan catatan kuantitas sampah harian tersebut tidak bertambah dan tipping fee tidak naik dalam 25 tahun,” paparnya.
Oleh karena itu, Justin menyarankan agar pembangunan ITF sebaiknya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan sistem multiyears. Misalnya, kata dia, biaya pembangunan tadi dibagi menjadi 4 tahun sehingga lebih memungkinkan.
Baca juga : Dana Sektor Pertanian Naik, Produksi Pangan Meningkat
“Sebaiknya Pemprov mulai memikirkan untuk menganggarkan pembangunan ITF di APBD mengingat APBD 2023 saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jangan sampai membangun proyek yang akan membebani keuangan kita kelak,” tandasnya. (DRS)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya